Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasil Hitung Sementara Pileg 2024 KPU Data 1,79 Persen: PDI-P 17,85 Persen, Golkar 12,95 Persen, Gerindra 11,94 Persen.

Kompas.com - 15/02/2024, 08:22 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil penghitungan sementara pemilihan legislatif (Pileg) 2024 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis (15/2/2024) memperlihatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memperoleh 17,85 persen atau 571.223 suara.

Data itu dilansir KPU pada pukul 07.00 WIB.

Data masuk mencakup 14,739 dari keseluruhan 823,236 tempat pemungutan suara (TPS), atau sebesar 1.79 persen.

Baca juga: KPU Sebut Baru 7,27 Persen Data TPS Diunggah Ke Sirekap

Menurut penghitungan sementara KPU, Partai Golkar mendapatkan 414,337 suara atau 12,95 persen.

Lalu Partai Gerindra memperoleh 382,163 atau 11,94 persen.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperoleh 329,774 suara atau 10,31 persen.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh 271,087 suara atau 8,47 persen.

Baca juga: KPU Klaim Situsnya Alami Ratusan Juta Serangan

Partai Nasdem memperoleh 245,072 suara atau 7,66 persen.

Partai Demokrat memperoleh 218,438 suara atau 6,83 persen.

Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh 196,783 suara atau 6,15 persen.

Baca juga: KPU Akan Ulang Pemilu di Kuala Lumpur via Pos dan KSK


Hasil penghitungan Pilpres masih belum selesai. KPU akan melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang dari Kamis (15/2/ 2024) hingga Rabu (20/3/2024).

Penetapan hasil Pemilu dilakukan paling lambat 3 hari setelah memperoleh surat pemberitahuan atau putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: KPU Sebut NIK Janggal di DPT Online Salah Input, Jamin Bukan Pemilih Fiktif

Kompas.com menggandeng 6 lembaga survei menggelar hitung cepat (quick count) pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024. Hasil hitung cepat itu bisa disimak melalui tautan https://pemilu.kompas.com/quickcount.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com