Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi I Minta Warga Lapor ke TNI dan DPR jika Ada Prajurit Tak Netral dalam Pemilu

Kompas.com - 13/02/2024, 20:10 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta masyarakat melapor ke TNI dan Komisi I apabila ditemukan indikasi prajurit tidak netral dalam Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Meutya saat mendampingi Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak berkunjung ke Markas Kodam I/Bukit Barisan, Medan, Selasa (13/2/2024).

“Bisa dilaporkan ke institusi TNI, baik darat, laut dan udara, ataupun ke Komisi I DPR, jika memang ada temuan (ketidaknetralan TNI),” ujar Meutya dalam siaran pers Dinas Penerangan TNI AD (Dispenad), Selasa.

Baca juga: Ganjar Minta Presiden Kembalikan Netralitas TNI/Polri hingga Kepala Daerah

Sejauh ini, Meutya melihat bahwa TNI netral dalam Pemilu 2024. Ia meyakini TNI akan terus netral.

“Saya menegaskan kembali yang disampaikan Pak KSAD, karena kami bersama jajaran (Komisi I DPR) menekankan kembali pentingnya netralitas TNI dan kesiapan pengamanan besok, bagaimana antisipasi dan apa yang harus dilakukan,” kata Meutya.


“Sejauh ini yang kita lihat, TNI netral, dan saya meyakini TNI akan terus netral,” ujar politikus Partai Golkar itu.

Sementara itu, KSAD Maruli juga berkomitmen menjaga netralitas pasukannya.

Baca juga: Soal Isu Netralitas TNI, Fachrul Razi: Saya Ingatkan, Jangan Sampai Rakyat Tak Percaya Lagi ke Angkatan Darat

“Beliau (Meutya) juga melihat bahwa netralitas TNI tetap kita jaga,” kata Maruli.

Lebih lanjut, Maruli telah menyiapkan pasukannya untuk pengamanan Pemilu 2024.

“Pasukan yang standby sudah kita siapkan, dan semua di bawah koordinasi kepolisian,” ujar Maruli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com