Pesan Ketum PP Muhammadiyah: Pemilu Bukan soal Kalah Menang, tapi Kesanggupan Mandat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir meminta kepada seluruh pihak merenungkan kembali esensi pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Dia mengatakan, semua pihak berkewajiban menciptakan pemilu sebagai proses demokrasi yang bermakna, bukan sekadar proses menang kalah semata.

“Pemilu tidak berhenti pada perjuangan kekuasaan atau power struggle tentang siapa menang, siapa kalah,” kata Haedar dalam keterangan tertulis, Senin (12/2/2024).

Haedar menegaskan bahwa kontestasi pada Pemilu 2024 tidak boleh menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan.

Baca juga: Hadiri Doa Bersama untuk Pemilu, Cak Imin: Semoga 14 Februari Mendapatkan Kepercayaan Rakyat

Pemilu, menurut Haedar, sudah selayaknya sebagai kontestasi yang substantif dan tidak bersifat transaksional.

"Pemilu tidak dijadikan pasar politik yang sarat transaksi, dengan orientasi memilih sekadar memilih berdasarkan kepentingan-kepentingan sesaat yang bersifat nilai guna atau pragmatis, baik berupa materi, maupun kursi, dan posisi,” ujar Haedar.

Dia menyebut, Pemilu 2024 adalah proses demokrasi untuk memilih para pemimpin Indonesia di lembaga eksekutif dan legislatif, yang akan menentukan merah putihnya Indonesia.

"Proses Pemilu harus mengikuti proses demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat,” kata Haedar.

Baca juga: TPS Rawan Banjir di Jakarta pada Pemilu 2024 Berkurang, Kini Ada 1.562 Lokasi

Sebagai informasi, Pemilu 2024 akan digelar kurang dari dua hari, yaitu 14 Februari 2024.

Dalam pemilu kali ini, masyarakat yang memiliki hak pilih akan memilih calon presiden dan calon wakil presiden, calon anggota DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Adapun calon presiden dan calon wakil presiden yang berkontestasi yaitu pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Baca juga: Ada 80 TPS Khusus di DKI Jakarta pada Pemilu 2024, di RS hingga Lapas