Salin Artikel

Pesan Ketum PP Muhammadiyah: Pemilu Bukan soal Kalah Menang, tapi Kesanggupan Mandat

Dia mengatakan, semua pihak berkewajiban menciptakan pemilu sebagai proses demokrasi yang bermakna, bukan sekadar proses menang kalah semata.

“Pemilu tidak berhenti pada perjuangan kekuasaan atau power struggle tentang siapa menang, siapa kalah,” kata Haedar dalam keterangan tertulis, Senin (12/2/2024).

Haedar menegaskan bahwa kontestasi pada Pemilu 2024 tidak boleh menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan.

Pemilu, menurut Haedar, sudah selayaknya sebagai kontestasi yang substantif dan tidak bersifat transaksional.

"Pemilu tidak dijadikan pasar politik yang sarat transaksi, dengan orientasi memilih sekadar memilih berdasarkan kepentingan-kepentingan sesaat yang bersifat nilai guna atau pragmatis, baik berupa materi, maupun kursi, dan posisi,” ujar Haedar.

Dia menyebut, Pemilu 2024 adalah proses demokrasi untuk memilih para pemimpin Indonesia di lembaga eksekutif dan legislatif, yang akan menentukan merah putihnya Indonesia.

"Proses Pemilu harus mengikuti proses demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat,” kata Haedar.

Dalam pemilu kali ini, masyarakat yang memiliki hak pilih akan memilih calon presiden dan calon wakil presiden, calon anggota DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Adapun calon presiden dan calon wakil presiden yang berkontestasi yaitu pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/12/17480331/pesan-ketum-pp-muhammadiyah-pemilu-bukan-soal-kalah-menang-tapi-kesanggupan

Terkini Lainnya

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke