Ucapkan Terima Kasih Atas Kritik Sivitas Akademika, Puan: Buat Pesta Demokrasi Kita Netral

SEMARANG, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengucapkan terima kasih kepada sivitas akademika yang beberapa waktu lalu melayangkan kritik kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui, para sivitas akademika itu menyoroti soal nilai demokrasi yang semakin menurun sampai meminta penyelenggara negara termasuk Presiden netral dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Yang ada di sini harus ucapkan terimakasih kepada seluruh civitas akademika Indonesia, kepada Rektor dan dosen di seluruh Indonesia, saudara kita mahasiswa," kata Puan dalam kampanye akbar bertajuk "Harapan Jutaan (Hajatan) Rakyat Ganjar-Mahfud" di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024).

Menurut Puan, kritik yang disampaikan sivitas akademika itu diharapkan mampu membuat nilai demokrasi berjalan netral dan adil.

"Berjalan bersama kita untuk membuat pesta demokrasi kita berjalan netral, adil, jujur," ucapnya.

Baca juga: Puan: Kalau Ada Intimidasi Larang Pilih Ganjar-Mahfud, Lawan

Sebelumnya diberitakan, gelombang kritik dari sivitas akademika terhadap pemerintahan Jokowi terus terjadi sejak akhir Januari 2024.

Kritik itu pertama kali dilayangkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan menyampaikan petisi Bulaksumur. Selanjutnya, kampus-kampus lain mengikuti langkah UGM dengan turut melayangkan kritik.

Adapun petisi UGM dibacakan oleh Prof Koentjoro sebagai perwakilan sivitas akademika UGM di Balairung UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Rabu, 31 Januari 2024.

Mereka merasa prihatin dengan tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini yang dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial.

“Kami menyesali tindakan-tindakan menyimpang yang baru saja terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada,” ujar Prof Koentjoro membacakan petisi.

Baca juga: Tanggapi Kritik Sivitas Akademika ke Pemerintahan Jokowi, JK: Tak Terbantahkan

“Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” kata guru besar psikologi UGM itu melanjutkan.

Tindakan Presiden Jokowi, Koentjoro mengatakan, dinilai tidak menunjukkan prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi Pancasila.

Melalui petisi ini, sivitas akademika UGM, meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden Jokowi, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali ke koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial.

Baca juga: Puan Ingatkan Warga agar Tidak Takut Pilih Pemimpin yang Amanah