Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sindir soal Bansos, Yenny Wahid: Masa Uang Rakyat Diberikan ke Rakyat Dibilang dari Pejabat

Kompas.com - 09/02/2024, 17:51 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

CIBINONG, KOMPAS.com - Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid menyindir soal pembagian bantuan sosial (bansos) dari pemerintah yang belakangan diberikan kepada masyarakat.

Yenny mengaku heran karena bansos itu memang seharusnya untuk rakyat. Tetapi, menurutnya, bansos yang diberikan beberapa waktu terakhir justru kerap dilantangkan berasal dari pejabat.

Sindiran Yenny Wahid tersebut berawal ketika menyanyikan lagu "Penguasa" karya Iwan Fals di kampanye akbar Ganjar-Mahfud di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/2/2024).

Yenny berpandangan, jika pejabat ingin membagikan bansos, jangan menggunakan uang rakyat.

Baca juga: Puan Tegaskan Bansos Bukan Milik Salah Satu Paslon, tapi Milik Seluruh Rakyat Indonesia

Dia pun mengingatkan agar pemerintah sadar bahwa bansos memang berasal dari uang rakyat, bukan pejabat.

"Tapi uang yang diberikan jangan uang rakyat juga. Masa uang rakyat dikasih ke rakyat lagi, dibilang dari pejabat? Jangan dong," ujar putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini.

Lebih lanjut, Yenny mengingatkan masyarakat bahwa ke depan, bansos dari pemerintah akan semakin banyak menjelang pencoblosan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Dia meminta masyarakat tidak khawatir. Menurut Yenny, ansos yang dibagikan pemerintah diambil saja, tetapi jangan lantas mengubah dukungan beralih ke pasangan selain Ganjar-Mahfud.

Oleh karena itu, Yenny meminta pendukung Ganjar-Mahfud tetap mencoblos nomor urut 3 pada pemungutan suara 14 Februari mendatang.

"Jadi kita nyanyi gini. Ambil bansosnya, ambil bansosnya, sekarang juga, sekarang juga, coblos nomor tiga," kata Yenny Wahid sambil bernyanyi.

"Ambil bansosnya, ambil bansosnya, ambil bansosnya sekarang juga, sekarang juga, karena bansosnya uang rakyat juga," lanjut Yenny bernyanyi dengan nada mirip lagu "Tiup Lilin".

Baca juga: Yenny Wahid: Anak Presiden Tidak Boleh Ada yang Diistimewakan

Sebagai informasi, pemerintah terus menggelontorkan berbagai jenis bansos atau perlindungan sosial (perlinsos) bagi masyarakat.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah nilai anggaran bansos pada 2024 yang mencapai Rp 496 triliun.

Jumlah anggaran bansos pada 2024 lebih besar 12,4 persen dari tahun lalu yang mencapai Rp 439,1 triliun.

Bahkan, jumlah anggaran bansos 2024 beda tipis dari masa awal pandemi Covid-19 pada 2020 yang mencapai Rp 498 triliun.

Kebijakan bansos ini dinilai sebagai wujud politik transaksional dan dianggap terkait dengan agenda elektoral.

Baca juga: Bansos Pangan Dihentikan Sementara, Kepala Bapanas: Pak Presiden yang Memerintahkan Langsung

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com