Sindir soal Bansos, Yenny Wahid: Masa Uang Rakyat Diberikan ke Rakyat Dibilang dari Pejabat

Yenny mengaku heran karena bansos itu memang seharusnya untuk rakyat. Tetapi, menurutnya, bansos yang diberikan beberapa waktu terakhir justru kerap dilantangkan berasal dari pejabat.

Sindiran Yenny Wahid tersebut berawal ketika menyanyikan lagu "Penguasa" karya Iwan Fals di kampanye akbar Ganjar-Mahfud di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/2/2024).

Yenny berpandangan, jika pejabat ingin membagikan bansos, jangan menggunakan uang rakyat.

Dia pun mengingatkan agar pemerintah sadar bahwa bansos memang berasal dari uang rakyat, bukan pejabat.

"Tapi uang yang diberikan jangan uang rakyat juga. Masa uang rakyat dikasih ke rakyat lagi, dibilang dari pejabat? Jangan dong," ujar putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini.

Lebih lanjut, Yenny mengingatkan masyarakat bahwa ke depan, bansos dari pemerintah akan semakin banyak menjelang pencoblosan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Dia meminta masyarakat tidak khawatir. Menurut Yenny, ansos yang dibagikan pemerintah diambil saja, tetapi jangan lantas mengubah dukungan beralih ke pasangan selain Ganjar-Mahfud.

Oleh karena itu, Yenny meminta pendukung Ganjar-Mahfud tetap mencoblos nomor urut 3 pada pemungutan suara 14 Februari mendatang.

"Jadi kita nyanyi gini. Ambil bansosnya, ambil bansosnya, sekarang juga, sekarang juga, coblos nomor tiga," kata Yenny Wahid sambil bernyanyi.

"Ambil bansosnya, ambil bansosnya, ambil bansosnya sekarang juga, sekarang juga, karena bansosnya uang rakyat juga," lanjut Yenny bernyanyi dengan nada mirip lagu "Tiup Lilin".

Salah satu yang menjadi perhatian adalah nilai anggaran bansos pada 2024 yang mencapai Rp 496 triliun.

Jumlah anggaran bansos pada 2024 lebih besar 12,4 persen dari tahun lalu yang mencapai Rp 439,1 triliun.

Bahkan, jumlah anggaran bansos 2024 beda tipis dari masa awal pandemi Covid-19 pada 2020 yang mencapai Rp 498 triliun.

Kebijakan bansos ini dinilai sebagai wujud politik transaksional dan dianggap terkait dengan agenda elektoral.