Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Ganjar-Mahfud Menang, Ahok Pilih Jadi Jaksa Agung Ketimbang Ketua KPK

Kompas.com - 08/02/2024, 19:42 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, dirinya lebih pilih menjadi Jaksa Agung daripada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikannya ketika menjawab pertanyaan soal tawaran menjadi Ketua KPK jika pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3 yang didukungnya, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, memenangkan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Seandainya Ganjar-Mahfud menang, terus Bapak ditunjuk jadi Ketua KPK. Apa yang akan pertama kali dilakukan Pak?" tanya salah satu panelis di acara "Ahok is Back" yang digelar di Jakarta Selatan, Kamis (8/2/2024).

Menjawab pertanyaan itu, pria yang kerap disapa Ahok itu menegaskan tidak ingin berandai-andai.

Sebab, Ahok mengungkapkan, dirinya sudah pernah ditawari jabatan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2018 lalu.

Baca juga: Ungkap Pernah Diajak Bicara Jokowi soal IKN, Ahok: Saya Salah Satu Calon Kepala Otorita IKN

Saat itu, menurut Ahok, Presiden Jokowi menanyakan ingin membantu di bidang apa dalam pemerintahan.

"Saya tanya Pak Jokowi, 'Pak Jokowi pengen saya bantu apa?' (lalu dijawab) 'Pak Ahok mau bantu apa?' 'Saya mau bantu industri-industri tidak bangkrut Pak'. Ini cerita dalam tahanan lho, 2018," ujar Ahok.

Dia kemudian menjelaskan alasan ingin membantu di bidang industri. Menurut Ahok, impor sudah sangat masif masuk Indonesia sehingga mematikan industri kecil.

Oleh karena itu, Ahok berpikir harus ada pejabat Bea dan Cukai yang berani mengambil kebijakan.

Baca juga: Cerita Ahok Tak Berani Kampanye karena Erick Thohir Belum Terbitkan Surat Pemberhentiannya

Ahok mengatakan, saat itu dia menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa ingin menjadi Direktur Jenderal Bea Cukai.

"Makanya saya mau jadi Dirjen Bea Cukai. Saya jamin penyelundupan stop. Karena jaman Pak Harto (Presiden Kedua RI Soeharto) itu dulu penyelundupan subversif, mematikan industri, membuat PHK begitu banyak, membahayakan hidup orang banyak. Semua penjualan akan macet dan semua akan turun. Negara bisa bangkrut," katanya.

Akan tetapi, menurut Ahok, dirinya sudah tidak bisa lagi menjadi Dirjen Bea Cukai karena terbentur usia.

Oleh karena itu, dia mengatakan, harus masuk di bidang lain jika nantinya ditawari untuk membantu pemerintahan Ganjar-Mahfud.

Namun, Ahok menegaskan bahwa tidak ingin menjadi Ketua KPK. Sebab, keputusan di KPK harus diambil secara kolektif kolegial.

"Nah, kalau ketua KPK ini kolektif. Enggak ada guna. Lu kalau nawarin gue jadi Jaksa Agung dong," ujar Ahok yang langsung disambut tepuk tangan hadirin.

Baca juga: Jelaskan soal Pernyataan Gibran Tak Bisa Kerja Ahok: Wakil Itu Cuma Ban Serep

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com