Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Intervensi Kampus Selama Rezim Jokowi, Fahri Hamzah: Guru Besar Diam Saja

Kompas.com - 08/02/2024, 14:18 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mengakui kekuasaan rezim Joko Widodo (Jokowi) mengintervensi kampus dan mendapatkan lampu hijau dari para guru besar.

Hal itu disampaikan Fahri dalam rangka menyoroti gelombang kritik para guru besar lintas kampus terhadap dugaan keberpihakan Presiden Jokowi di masa kampanye pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Fahri menganggap ratusan guru besar yang melakukan deklarasi itu tidak berbuat apa-apa ketika kampus diintervensi penguasa.

"Kalau kita bagi dua, ada masa damai yang paling panjang, masa perang cuma setahun karena kita kampanye. Harusnya, dalam masa damai, teman-teman profesor itu teguh menjaga integritas kampus, tradisi akademik, kebebasan mimbar, dan independensi kampus. Itu tidak dijaga," ujar Fahri dalam program GASPOL! Kompas.com yang tayang di YouTube Kompas.com, Rabu (7/2/2024).

Baca juga: Tuduh Guru Besar Partisan, Fahri Hamzah: Saya Tahu Warnanya Apa

"Mengizinkan tentakel-tentakel kekuasaan ngobok-ngobok kampus, diam saja mereka," kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora yang mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini melanjutkan.

Fahri memberi contoh pernah ditolak masuk ke Universitas Gadjah Mada (UGM) circa 2017-2018. Tetapi, menurutnya, tidak seorang pun guru besar yang membelanya.

Dia yang kala itu masih kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku memahami penolakan itu mengandung unsur politis, lantaran dirinya oposisi ketika itu di hadapan "kiri merah".

Fahri juga menyinggung soal penolakan sejumlah kampus terhadap Rocky Gerung, sosok yang lantang mengkritik pemerintahan Jokowi.

Baca juga: Ramai Guru Besar Suarakan Keresahan, Fahri Hamzah: Kampus Telat Ambil Sikap

Padahal, menurut Fahri, para guru besar seharusnya aktif menjaga tradisi berpikir, kebebasan mimbar, dan independensi kampus selama "masa damai".

"Masa orang kayak Rocky saja di mana-mana ditolak masuk kampus dan guru besar kita diam pada masa damai," kata Fahri.

"Ini bukan zaman Orde Baru. Cukup jadi dosen dan peneliti di kampus, maka tidak ada yang ganggu kok. Ini enggak, masih mengembangkan macam-macam lah, ikut-ikutan juga dengan agenda tentakel-tentakel negara untuk menakut-nakuti kampus," ujarnya lagi.

Fahri lantas menuduh para guru besar yang mengkritik pemerintahan Jokowi tersebut sebagai bagian dari pasukan karena bersuara melawan kekuasaan pada masa kampanye.

"Padahal pertempurannya guru besar di masa damai, menjaga tradisi berpikir, mahasiswa dia bela, ini enggak. Malah ikut-ikutan intimidasi mahasiswa pada masa damai," katanya.

Baca juga: Pilpres Disebut Bakal Satu Putaran, Fahri Hamzah Minta Rakyat Pilih Prabowo-Gibran

Dia juga mempertanyakan bahwa beberapa nama di antara para guru besar tersebut merupakan orang yang pernah bekerja dengan Jokowi cukup lama dan kerap dilibatkan dalam tugas-tugas kenegaraan secara ad hoc.

"Orang yang pernah bekerja dengan Pak Jokowi, begitu lama, tidak pernah mengkritik Jokowi, karena they are part of the system, terus tiba-tiba mengatakan Pak Jokowi salah semua, itu yang saya tidak bisa mengerti," ujar Fahri.

"Berarti ada afiliasi lain yang menyebabkan mereka pisah sama Pak Jokowi. Pak Jokowi bukan siapa-siapa di situ, ada yang lain yang 'siapa-siapa' yang mereka ikuti di situ. Itu afiliasi kedua. Dugaan saya, sebenarnya dia dari dulu sudah terafiliasi dengan Pak Jokowi cuma dia kesal karena Pak Jokowi keliatan terafiliasi dengan Pak Prabowo," katanya lagi.

Baca juga: GASPOL! Hari Ini: Fahri Hamzah Ngamuk Guru Besar Kritik Prabowo dan Jokowi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com