Salin Artikel

Singgung Intervensi Kampus Selama Rezim Jokowi, Fahri Hamzah: Guru Besar Diam Saja

Hal itu disampaikan Fahri dalam rangka menyoroti gelombang kritik para guru besar lintas kampus terhadap dugaan keberpihakan Presiden Jokowi di masa kampanye pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Fahri menganggap ratusan guru besar yang melakukan deklarasi itu tidak berbuat apa-apa ketika kampus diintervensi penguasa.

"Kalau kita bagi dua, ada masa damai yang paling panjang, masa perang cuma setahun karena kita kampanye. Harusnya, dalam masa damai, teman-teman profesor itu teguh menjaga integritas kampus, tradisi akademik, kebebasan mimbar, dan independensi kampus. Itu tidak dijaga," ujar Fahri dalam program GASPOL! Kompas.com yang tayang di YouTube Kompas.com, Rabu (7/2/2024).

"Mengizinkan tentakel-tentakel kekuasaan ngobok-ngobok kampus, diam saja mereka," kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora yang mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini melanjutkan.

Fahri memberi contoh pernah ditolak masuk ke Universitas Gadjah Mada (UGM) circa 2017-2018. Tetapi, menurutnya, tidak seorang pun guru besar yang membelanya.

Dia yang kala itu masih kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku memahami penolakan itu mengandung unsur politis, lantaran dirinya oposisi ketika itu di hadapan "kiri merah".

Fahri juga menyinggung soal penolakan sejumlah kampus terhadap Rocky Gerung, sosok yang lantang mengkritik pemerintahan Jokowi.

Padahal, menurut Fahri, para guru besar seharusnya aktif menjaga tradisi berpikir, kebebasan mimbar, dan independensi kampus selama "masa damai".

"Masa orang kayak Rocky saja di mana-mana ditolak masuk kampus dan guru besar kita diam pada masa damai," kata Fahri.

"Ini bukan zaman Orde Baru. Cukup jadi dosen dan peneliti di kampus, maka tidak ada yang ganggu kok. Ini enggak, masih mengembangkan macam-macam lah, ikut-ikutan juga dengan agenda tentakel-tentakel negara untuk menakut-nakuti kampus," ujarnya lagi.

Fahri lantas menuduh para guru besar yang mengkritik pemerintahan Jokowi tersebut sebagai bagian dari pasukan karena bersuara melawan kekuasaan pada masa kampanye.

"Padahal pertempurannya guru besar di masa damai, menjaga tradisi berpikir, mahasiswa dia bela, ini enggak. Malah ikut-ikutan intimidasi mahasiswa pada masa damai," katanya.

"Orang yang pernah bekerja dengan Pak Jokowi, begitu lama, tidak pernah mengkritik Jokowi, karena they are part of the system, terus tiba-tiba mengatakan Pak Jokowi salah semua, itu yang saya tidak bisa mengerti," ujar Fahri.

"Berarti ada afiliasi lain yang menyebabkan mereka pisah sama Pak Jokowi. Pak Jokowi bukan siapa-siapa di situ, ada yang lain yang 'siapa-siapa' yang mereka ikuti di situ. Itu afiliasi kedua. Dugaan saya, sebenarnya dia dari dulu sudah terafiliasi dengan Pak Jokowi cuma dia kesal karena Pak Jokowi keliatan terafiliasi dengan Pak Prabowo," katanya lagi.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/08/14184431/singgung-intervensi-kampus-selama-rezim-jokowi-fahri-hamzah-guru-besar-diam

Terkini Lainnya

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke