Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Soroti Pileg yang Kurang Dapat Tempat pada Pemilu 2024

Kompas.com - 08/02/2024, 08:02 WIB
Singgih Wiryono,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyayangkan pemilihan anggota legislatif (pileg) yang tak menjadi sorotan di tengah musim Pemilu 2024 ini.

Menurut dia, sering kali terdengar jargon "jangan salah memilih pemimpin", padahal memilih wakil rakyat di parlemen juga tak kalah penting.

"Ini semua musti diterjemahkan dalam sistem dan aturan pemilu yang tepat. Jangan hanya menjadi peringatan dan slogan semata," kata SBY dalam pidato politiknya di Cibubur, Jawa Barat, Rabu (7/2/2024) malam.

SBY menyebut telah mengamati kampanye yang berlangsung lebih kurang selama tiga bulan ini.

Baca juga: SBY: Rakyat Indonesia Merasakan 5 Tahun Terakhir Ini Hidupnya Alami Tekanan dan Kesulitan

Menurut Presiden ke-6 RI ini, rakyat kurang mengetahui secara utuh dan mendalam visi-misi para capres dan visi misi partai politik.

"Sepertinya, para penyelenggara pemilu lebih menitikberatkan pada pemilihan presiden, padahal, tanggal 14 Februari ini, rakyat kita juga akan memilih partai-partai politik serta memilih anggota DPR-RI, DPD RI dan DPRD untuk masa bakti lima tahun ke depan," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengusulkan agar format dan tata cara debat calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) di masa depan bisa diubah.

Baca juga: SBY Minta Suara Para Akademisi Terkait Kondisi Demokrasi Tak Diabaikan

SBY mengatakan, tidak hanya debat yang perlu diperbaiki, tetapi juga konsep dan aturan kampanye untuk Pemilu 2024 secara umum, termasuk untuk pemilihan partai politik dan legislatif.

"Saya berpendapat, ke depan, sistem, konsep, dan aturan kampanye perlu diperbaiki dan disempurnakan. Format dan tata cara debat capres-cawapres juga diperbaiki," ucapnya.

"Agar rakyat makin mengetahui secara utuh apa solusi dan kebijakan konkrit para capres-cawapres untuk mengatasi masalah dan memajukan Indonesia lima tahun ke depan," ucap SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Nasional
KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Nasional
Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Nasional
PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

Nasional
PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

Nasional
Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Nasional
Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Nasional
Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Nasional
Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Nasional
Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Nasional
Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Nasional
Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan 'Single Persecution' dalam Kasus Korupsi

Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan "Single Persecution" dalam Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com