Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan "Single Persecution" dalam Kasus Korupsi

Kompas.com - 29/05/2024, 15:34 WIB
Syakirun Ni'am,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Pidana Universitas Airlangga (Unair) Nur Basuki menyebutkan, jaksa agung bukan single persecution atau penuntut umum tunggal dalam kasus tindak pidana korupsi.

Ia mengingatkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga punya kewenangan mentut terdakwa kasus korupsi sebagaimana diatur dalam UU KPK yang bersifat lex specialis.

“Perlu diingat bahwa ini ada lex specialis-nya dari UU KPK. Undang-Undang KPK juga mengatur hal itu. Jadi jaksa agung itu bukan single persecution artinya bukan satu satunya Penuntut Umum,” kata Basuki saat dihubungi Kompas.com, Rabu (29/5/2024).

Basuki menuturkan, asas single persecution itu hanya berlaku dalam penuntutan tindak pidana umum, sesuai Undang-Undang Kejaksaan.

Baca juga: Ketua KPK Perintahkan Segera Nyatakan Banding Putusan Sela Kasus Gazalba

Namun, dalam kasus tindak pidana korupsi terdapat UU KPK yang memberikan kewenangan bagi KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

“Ya boleh kita katakan bahwa kalau di dalam tindak pidana korupsi kewenangannya sama antara Jaksa (Agung) sama KPK,” ujar Basuki.

Asas jaksa agung sebagai single persecution ini sebelumnya menjadi argumentasi terdakwa gratifikasi dan pencucian uang, Hakim Agung Gazalba Saleh dalam eksepsinya.

Pengacara Gazalba, Aldres Napitupulu menyebut Jaksa KPK tidak berwenang menuntut kliennya.

Ia juga menyebut hanya kejaksaan yang berwenang mengendalikan kebijakan penuntutan dan pemeliharaan kesatuan kebijakan penuntutan.

Baca juga: KPK Sebut Hakim yang Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh Tidak Konsisten

“Kami juga menyampaikan dan menguraikan keberatan mengenai kedudukan Penuntut Umum pada KPK RI yang tidak berwenang melakukan penuntutan dalam perkara ini,” kata Aldres di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2024).

Eksepsi Gazalba itu kemudian dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Mereka menyebut jaksa KPK tidak berwenang menuntut karena tidak mengantongi pelimpahan kewenangan dari Jaksa Agung.

“Menyatakan penuntutan dan surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima,” kata Hakim Fahzal Hendri, Senin (27/5/2024).

KPK pun telah memutuskan untuk mengajukan banding atas putusan sela majelis hakim perkara tersebut yang dianggap aneh dan ngawur.

“Pimpinan telah memerintahkan Deputi Penindakan untuk bersegera menyatakan Banding di kepaniteraan PN (Pengadilan Negeri) Tipikor Jakarta Pusat,” kata Ketua sementara KPK Naawi Pomolango, Selasa (28/5/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Inovasi Haji Tiga Tahun Kementerian Agama

Inovasi Haji Tiga Tahun Kementerian Agama

Nasional
Waketum Golkar Tak Tahu Koalisi Prabowo Tawarkan PKS Kursi Cawagub Jakarta

Waketum Golkar Tak Tahu Koalisi Prabowo Tawarkan PKS Kursi Cawagub Jakarta

Nasional
SYL Jalani Sidang Tuntutan Perkara Pemerasan pada 28 Juni, Vonis 11 Juli

SYL Jalani Sidang Tuntutan Perkara Pemerasan pada 28 Juni, Vonis 11 Juli

Nasional
PT DKI Jakarta Gelar Sidang Putusan Banding Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

PT DKI Jakarta Gelar Sidang Putusan Banding Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

Nasional
SYL Jadi Saksi Mahkota Kasus Pemerasan di Kementan Pekan Depan

SYL Jadi Saksi Mahkota Kasus Pemerasan di Kementan Pekan Depan

Nasional
7 Fakta Baru Kasus Pembunuhan “Vina Cirebon” Versi Polri

7 Fakta Baru Kasus Pembunuhan “Vina Cirebon” Versi Polri

Nasional
Golkar: Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot Setelah Anies-Ahok Muncul

Golkar: Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot Setelah Anies-Ahok Muncul

Nasional
Yusril Ungkap Alasan Tanda Tangani Pencopotan Afriansyah Noor meski Bukan Ketum PBB Lagi

Yusril Ungkap Alasan Tanda Tangani Pencopotan Afriansyah Noor meski Bukan Ketum PBB Lagi

Nasional
Prabowo Akan Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Polri

Prabowo Akan Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Polri

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kaesang Diprediksi 'Out' jika PKS Gabung Koalisi Prabowo di Pilkada Jakarta | Harun Masiku Disebut Lari ke Tempat yang Lebih Tersembunyi

[POPULER NASIONAL] Kaesang Diprediksi "Out" jika PKS Gabung Koalisi Prabowo di Pilkada Jakarta | Harun Masiku Disebut Lari ke Tempat yang Lebih Tersembunyi

Nasional
Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Nasional
Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Nasional
Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Nasional
Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Nasional
Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com