Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Kritik Sivitas Akademika ke Pemerintahan Jokowi, JK: Tak Terbantahkan

Kompas.com - 07/02/2024, 21:40 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) sepakat dengan berbagai kritik yang disampaikan para guru besar atau sivitas akademika dari berbagai universitas soal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin.

Menurut JK, pendapat para akademisi disampaikan berdasarkan fakta yang saat ini terjadi di lapangan.

“Pendapat begitu banyak akademisi, para guru besar, para rektor, tidak terbantahkan dan saya tidak akan menilai itu,” ujar Jusuf Kalla di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya No.6, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024).

“Karena bagaimana saya bisa menguji? Mestinya mereka menguji kita semua, ini kan profesor penguji semua,” katanya melanjutkan.

Baca juga: JK Ingatkan Jokowi, Jangan Sampai Lakukan Kampanye Terselubung

JK pun menganggap gelombang kritik yang disampaikan para guru besar lahir secara organik tanpa paksaan.

“Berarti apa yang dikatakannya itu adalah hati nurani, atas nama hati nurani dia, kebenaran dia,” ujar JK.

Di sisi lain, JK meminta aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri menjamin netralitas dan membantu pemilihan umum (Pemilu) 2024 bisa berlangsung dengan jujur dan adil.

Baca juga: JK Minta Pemerintah Tak Paksakan Pembagian Bansos Jelang Pemilu 2024

Dia mengingatkan, kontestasi elektoral yang berlangsung penuh kecurangan tak akan melahirkan pemimpin yang baik untuk bangsa.

“Jangan coba-coba mencuri hati nurani rakyat. Karena suara ini dari hati nuraninya. Jangan ada yang mencuri, bukan suaranya Prabowo, Anies, Ganjar yang dicuri, bukan. Tapi suara rakyat yang dicuri kalau tak sesuai hati nurani,” kata JK.

Diketahui, gelombang kritik dari sivitas akademika terhadap pemerintahan Jokowi terus terjadi sejak akhir Januari 2024.

Mereka menyoroti soal nilai demokrasi yang semakin menurun sampai meminta penyelenggaran negara termasuk Presiden netral dalam Pemilu 2024.

Baca juga: Bertemu Gerakan Nurani Bangsa, JK: Ada Kekhawatiran Nurani Kekuasaan Menurun

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com