Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Perkuat Manajemen ASN, Menpan-RB Anas Dorong Basarnas Perkuat Digitalisasi

Kompas.com - 05/02/2024, 19:32 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mendorong digitalisasi di lingkup Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), termasuk digitalisasi dalam manajemen aparatur sipil negara (ASN). 

Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan tuntutan ASN sebagai garda terdepan untuk menentukan arah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Digitalisasi manajemen ASN dilakukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, akurasi penyelenggaraan, dan pengambilan keputusan dalam manajemen ASN,” ujarnya dalam Rapat Kerja Basarnas 2024 di Kantor Basarnas, Jakarta, Senin (5/1/2024).

Dia juga mengatakan, digitalisasi manajemen ASN dilakukan untuk mewujudkan ekosistem penyelenggaraan manajemen ASN secara menyeluruh.

Anas menyampaikan, hingga kini reformasi birokrasi diarahkan secara double track untuk mendorong reformasi birokrasi berdampak. 

Baca juga: Menpan-RB Optimis Transformasi Digital Bisa Jangkau hingga Pelosok Desa

Hal tersebut bertujuan agar kualitas dan kapasitas birokrasi pemerintah Indonesia meningkat. Sebab, baik dan buruknya pelayanan pemerintah ditentukan kedua hal tersebut.

"Basarnas memiliki peran penting, menjaga keselamatan jiwa manusia, sejalan dengan tujuan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik," ujarnya dalam siaran pers.

Mantan Bupati Banyuwangi itu juga meminta Basarnas mengevaluasi setiap proses bisnis pelayanan yang ada dan memangkas proses yang panjang dan berbelit. 

“Pangkas proses bisnis yang panjang dan berbelit. Inilah tugas Pak Kepala untuk melihat berapa lama setiap pelayanan diberikan Basarnas,” katanya.

Dengan begitu, kata dia, birokrasi Indonesia menjadi lebih sederhana dan dampaknya segera dirasakan masyarakat. 

Baca juga: Menpan-RB Apresiasi InSWA yang Bumikan Inovasi Pengelolaan Sampah di Indonesia

Anas juga menyampaikan, saat ini, pemerintah merancang kebijakan keterpaduan layanan digital nasional dengan menetapkan sembilan layanan digital prioritas.

Sembilan layanan tersebut meliputi bidang pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, administrasi kependudukan, transaksi keuangan negara terpadu, layanan aparatur negara yang terintegrasi, layanan portal pelayanan publik, hingga program Satu Data Indonesia.

Dalam melakukan transformasi digital di pemerintahan, kata Anas, Indonesia mengambil pelajaran dari berbagai pemerintahan di seluruh dunia, seperti Denmark, Inggris, Korea Selatan, dan Singapura. 

"Masalah yang mereka hadapi, lalu solusi yang dihadirkan menjadi pelajaran bagi kami," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Basarnas Kusworo berrasa terima kasih atas bimbingan dan arahan Menpan RB beserta jajaran dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. 

Baca juga: Bertemu Mensesneg, Menpan-RB Anas Bahas Rencana Pemindahan ASN ke IKN

Dia akan terus meningkatkan kinerja di lapangan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kusworo juga mengatakan, pihaknya mendukung kebijakan pemerintah mengenai pemangkasan birokrasi. 

Selain untuk merampingkan birokrasi, pemangkasan itu untuk memperlancar layanan kepada masyarakat.

"Kami di Basarnas berkomitmen terus meningkatkan kinerja dan akan selalu melaporkan progres pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Menpan RB bersama jajaran,” jelasnya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Nasional
DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

Nasional
Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com