Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kaesang Singgung Korupsi Bansos Saat Pandemi, Ganjar Tak Merasa Disindir

Kompas.com - 05/02/2024, 14:03 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan, politisasi dan korupsi bantuan sosial (bansos) harus sama-sama ditindak dengan tegas.

Hal ini ia sampaikan merespons pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep yang menyebut korupsi bansos di masa pandemi lebih bermasalah ketimbang politisasi bansos.

"Ya dua-duanya disikat saja. Jangan korupsi dan jangan politisasi gitu lho," kata Ganjar di Bekasi, Senin (5/2/2024).

Baca juga: Bansos, Gizi dan Stunting Paling Banyak Diucapkan Ganjar di Debat Terakhir

Politikus PDI-P itu pun mengaku tidak merasa disindir Kaesang.

Adapun kasus korupsi bansos terjadi pada masa pandemi Covid-19 dan menjerat Menteri Sosial sekaligus Wakil Bendahara Umum PDI-P Juliari Batubara.

Ganjar menegaskan, kader PDI-P yang melakukan korupsi bakal ditindak tegas.

"Oh enggak, saya enggak merasa tersindir. Kalau ada dari kita korupsi, disikat! Enggak peduli kita," kata mantan Gubernur Jawa Tengah itu.


Sebelumnya, Kaesang menyatakan bahwa bansos memang harus diberikan secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Namun, putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menyebut lebih menjadi masalah jika bansos ada yang dikorupsi.

Baca juga: Anies Paling Sering Sebut Bansos dan Perempuan dalam Debat Capres Terakhir

Hal ini ia sampaikan merespons pembicaraan mengenai bansos yang mengemuka dalam debat kelima Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Minggu (4/2/2024) lalu.

"Saya rasa memang bansos harus tepat sasaran. Tapi balik lagi, dan bansos itu harus tepat waktu," ujar Kaesang usai menghadiri debat kelima pilpres di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu malam.

"Mungkin saat ini (pembagian bansos) dipermasalahkan. Tapi menurut saya jauh lebih bermasalah jika bansos itu saat (pandemi) Covid-19 dikorupsi," kata Kaesang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com