Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bansos Dinilai Belum Tentu Efektif Pengaruhi Pilihan, Hanya 10,2 Persen yang Terpengaruh

Kompas.com - 03/02/2024, 08:28 WIB
Ardito Ramadhan,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - CEO Polmark Research Center Eep Saefulloh Fatah mengungkapkan, besarnya jumlah bantuan sosial yang diberikan rupanya tidak selalu efektif untuk menentukan pilihan seseorang dalam pemilihan umum (pemilu).

"(Bansos) itu belum tentu efektif," kata Eep dalam program Gaspol! Kompas.com, Sabtu (3/2/2024).

Eep menjelaskan, dalam survei yang digelar Polmark pada 14-25 Januari 2024 lalu, jumlah penerima bansos di Indonesia memang terbilang masif.

Ia menyebutkan, dari 2.600 responden yang diwawancarai, 40 persen di antaranya pernah menerima bansos dalam beberapa waktu terakhir. 

Baca juga: Prabowo Kembali Anjurkan Pendukung Terima Politik Uang, tetapi Pilih Sesuai Nurani

Namun, survei itu juga menunjukkan bahwa pemberian bansos tidak selalu mempengaruhi pilihan seseorang.

Eep mengatakan, survei yang dilakukan Polmark juga mempertanyakan sikap responden apabila ada kandidat atau tim pemenangan yang membagikan uang atau barang kepada mereka.

"Ini yang paling banyak menjawab, menerima uang atau barang itu tetapi tidak dikaitkan dengan pilihan saya. Jadi orang di Indonesia itu pintar," kata Eep.

Itu menunjukkan bahwa masyarakat menyadari tidak ada yang bisa mengetahui siapa yang mereka coblos di bilik suara, terlepas dari bantuan yang sudah mereka terima.

Selain itu, ada pula kelompok masyarakat yang tergolong lebih mampu sehingga mereka memang menolak pemberian uang dan barang. 

Baca juga: ICW: Sanksi Politik Uang Harus Beri Efek Jera 

Sementara, ada dua jenis kelompok yang terindikasi terpengaruh oleh pemberian uang dan barang untuk menentukan pilihan.

Pertama, mereka yang menerima uang dan barang lalu memilih yang memberi. Kedua, menerima uang dan barang dan memilih yang memberi paling banyak.

"Tapi total dari ini cuma 10,2 persen. Jadi karena itu kemudian belum tentu dikasih uang lalu kemudian langsung memilih yang memberi uang," kata Eep.

"Apalagi yang membagikan uang banyak, misalnya calegnya ada 15, 10 bagi uang, dia harus milih satu, terus siapa yang harus dipilih dari 10?" imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com