Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Ada Profesor di Jakarta yang Enggak Ngerti-ngerti Hilirisasi

Kompas.com - 02/02/2024, 06:12 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

MALANG, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan, ada "profesor" di Jakarta yang tidak paham mengenai hilirisasi. Hanya saja, Prabowo tidak menyebut sosok yang dimaksud.

Hal tersebut Prabowo sampaikan dalam kampanye akbar Partai Demokrat di GOR Gayajana, Malang, Jawa Timur, Kamis (1/2/2024).

Mulanya, Prabowo mengungkit masih saja ada tokoh di Indonesia yang suka nyinyir.

Baca juga: Airlangga Klaim Elektabilitas Prabowo-Gibran di Atas 60 Persen di Berbagai Daerah

Prabowo mengatakan, orang itu kerap menyebarkan berita yang jelek untuk rakyat sembari menghasut.

Dia menegaskan, jika terpilih, Indonesia akan terus membawa kabar gembira bagi rakyat.

"Ada yang suka adu domba. Kita (Koalisi) Indonesia Maju membawa berita gembira untuk rakyat Indonesia," ujar Prabowo.

Dia akan mengumpulkan putra-putri terbaik di Indonesia, lalu menyusun tim yang hebat demi kemakmuran rakyat.


Lalu, kata dia, pemerintahan yang dibangun akan bersih dari korupsi.

"Kami ingin memberantas korupsi dari bumi Indonesia," ucap dia.

Prabowo lantas menyindir tokoh yang membiarkan kekayaan alam Indonesia dijual secara murah ke negara lain.

Baca juga: Cak Imin Enggan Mundur dari DPR Meski Minta Prabowo-Gibran Lepas Jabatan

Menurut dia, yang ideal mengolah kekayaan alam di negara sendiri untuk kemudian dijual dengan harga lebih mahal.

Dia lantas bertanya apakah warga Malang memahami konsep hilirisasi tersebut.

"Kita mengatakan bahwa semua kekayaan kita harus diolah di bumi Indonesia, itu namanya hilirisasi," kata Prabowo.

"Apa?" tanyanya kepada warga Malang.

"Hilirisasi," seru para hadirin.

"Ini rakyat Malang ngerti hilirisasi. Ada profesor-profesor di Jakarta yang enggak ngerti-ngerti," ucap Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com