Menko Polhukam Baru Diyakini “Orangnya” Jokowi, Bukan Pendukung Ganjar-Mahfud

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno memprediksi, kursi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) pengganti Mahfud MD bakal diisi oleh sosok yang loyal dengan Presiden Joko Widodo.

Adi yakin, di akhir masa jabatannya, Jokowi enggan mengambil risiko dengan menunjuk menteri yang berpotensi “melawan”.

“Kriterianya adalah orangnya Jokowi, loyal dan tegak lurus kepada Jokowi. Itu pasti, itu tidak bisa dibantah,” kata Adi kepada Kompas.com, Kamis (1/2/2024).

“Itu artinya, memasuki tahun politik, saya kira memang Jokowi itu membutuhkan back up politik secara total dari menterinya, jangan sampai menterinya ini bermanuver merugikan pemerintah atau presiden,” lanjutnya.

Adi menyebut, sulit untuk menebak pikiran dan sikap politik Jokowi belakangan ini. Bisa jadi, Presiden menunjuk sosok pengganti Mahfud dari kalangan partai politik, mungkin juga dari profesional.

Jika pengganti Mahfud dari kalangan partai politik, ia yakin, sosok yang dipilih bukan berasal dari PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ataupun Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Baca juga: Resmi Mundur, Mahfud Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Sebab, partai-partai tersebut bukan berada dalam barisan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 yang diyakini didukung oleh Jokowi.

Sebaliknya, menurut Adi, Menko Polhukam selanjutnya sangat mungkin berasal dari partai politk pendukung Prabowo-Gibran, baik itu kader Partai Golkar, kader Partai Gerindra, kader Partai Amanat Nasional (PAN), maupun kader Partai Demokrat.

“Enggak mungkin dari PKB, enggak mungkin dari Nasdem, apalagi PKS, enggak mungkin dari PPP ataupun PDI-P,” ujar Adi.

Dari sejumlah spekulasi, Adi menilai, sosok Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) punya kans besar menjadi Menko Polhukam pengganti Mahfud. Pertama, AHY berpengalaman di militer, salah satu bidang yang dibawahi oleh Menko Polhukam.

Penunjukan AHY sebagai menteri Kabinet Indonesia Maju juga bisa dihitung sebagai rekonsiliasi Partai Demokrat dengan Jokowi. Langkah itu sekaligus sebagai konsolidasi politik partai pendukung Prabowo-Gibran.

Sebab, dari sejumlah partai politik pendukung Prabowo-Gibran, sejauh ini, hanya Demokrat yang berada di luar pemerintahan.

“Kalau kemudian AHY yang didapuk jadi Menko Polhukam, tentu bacaan politiknya ini bagian dari akomodasi politik, ini bagian dari konsolidasi politik. Di mana Pak Jokowi menjadikan AHY menko ini tentu harus dibalas dengan kerja kerja politik agresif, yang mana Demokrat harus memenangkan Prabowo-Gibran,” kata Adi.

Adi menilai, Demokrat masih terkesan setengah hati mendukung Prabowo-Gibran. Ini tampak dari baliho-baliho yang dipasang Demokrat, yang kebanyakan hanya menampilkan gambar Prabowo dan tidak menyertakan Gibran.

Jika AHY ditunjuk sebagai Menko Polhukam, kata Adi, ada “harga” yang harus dibayar Demokrat berupa dukungan penuh ke Prabowo dan Gibran, yang tidak lain merupakan putra sulung Jokowi.