Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Jokowi 10 Menit, Mahfud: Bicara dari Hati ke Hati

Kompas.com - 01/02/2024, 17:58 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Achmad Nasrudin Yahya

Tim Redaksi

 JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku bertemu dengan Presiden Joko Widodo selama 10 menit.

Mahfud mengungkapkan bahwa pertemuan singkat ini lebih banyak canda tawa.

"Pertemuan memang agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak guraunya juga," ujar Mahfud usai memberikan surat permohonan pengunduran diri sebagai Menko Polhukam kepada Jokowi di Istana Negara, Kamis (1/2/2024).

Mahfud juga menyampaikan pertemuannya dengan Jokowi sore ini penuh dengan kegembiraan. Tak sedikit pula keduanya saling bercerita ketika roda Kabinet Indonesia Maju baru berjalan.

Baca juga: Mahfud MD Resmi Mengundurkan Diri dari Menko Polhukam

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 itu memastikan pertemuan singkat ini lebih berbicara dari hati ke hati.

"Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati, penuh dengan kekeluargaan, sama-sama tersenyum, tidak ada ketegangan apa pun, kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu, ketika kita mulai bekerja," ungkap Mahfud.

Mahfud juga menyampaikan bahwa Jokowi memuji dirinya karena menjadi Menko Polhukam terlama di era pemerintahannya.

Mahfud menjelaskan, Tedjo Edhy Purdijatno tak sampai setahun menjabat sebagai Menko Polhukam, tepatnya pada periode 2015-2016.

Begitu juga dengan Luhut Binsar Pandjaitan yang menjabat pada periode 2015-2016. Luhut tercatat hanya menjabat selama 1 tahun 4 bulan.

Baca juga: Resmi Mundur, Mahfud Sampaikan Permintaan Maaf ke Jokowi

Lalu Wiranto menjabat Menko Polhukam periode 2016-2019. Lama jabatan yang diembannya yakni selama 3,5 tahun.

"Saya hampir 4 tahun setengah, hanya karena perkembangan politik saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti," ungkap dia.

Diberitakan, Mahfud resmi memberikan surat pengunduran diri secara langsung kepada Jokowi sore ini. Permohonan pengajuan surat pengunduran diri ini turut didampingi Menteri Sekretariat Negara Pratikno.

Diketahui, wacana mundurnya Mahfud dari kabinet sudah muncul sejak beberapa pekan terakhir. Pada Rabu (31/1/2024), Mahfud secara terbuka telah menyiapkan surat pengunduran diri yang akan diberikan kepada Jokowi.

Pengunduran diri Mahfud tak lain karena dirinya maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 pendamping Ganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan (PDI-P). Keputusan Mahfud menanggalkan posisinya sebagai Menko Polhukam pun mendapat apresiasi.

Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Rijana Hardjapamekas menyebut mundurnya Mahfud menjadi teladan nyata seorang pemimpin yang mampu mengendalikan syahwat kekuasaan.

"Ketika aturan membolehkan pun, ia tidak memanfaatkan apalagi menikmati, karena mengutamakan nilai kepatutan," ujar Erry Rijana, dikutip dari siaran pers, Rabu (31/1/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com