Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Resmi Mundur, Mahfud Sampaikan Permintaan Maaf ke Jokowi

Kompas.com - 01/02/2024, 17:36 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Achmad Nasrudin Yahya

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Joko Widodo.

Permintaan maaf tersebut disampaikan Mahfud ketika memberikan surat pengunduran diri kepada Jokowi yang didampingi Menteri Sekretariat Negara Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

"Saya mohon maaf kepada Beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik," kata Mahfud usai bertemu Jokowi di Istana Negara.

Baca juga: Mahfud MD Resmi Mengundurkan Diri dari Menko Polhukam

Mahfud mengungkapkan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung kurang lebih selama 10 menit. Tak ada ketegangan dalam pertemuan singkat ini.

Mahfud bahkan menyebut pertemuannya dengan Jokowi sore ini penuh dengan kegembiraan. Tak sedikit pula keduanya saling bercerita ketika roda Kabinet Indonesia Maju baru berjalan.

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 itu memastikan pertemuan singkat ini lebih berbicara dari hati ke hati.

"Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati, penuh dengan kekeluargaan, sama-sama tersenyum, tidak ada ketegangan apa pun, kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu, ketika kita mulai bekerja," ungkap Mahfud.

Baca juga: Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam, Punya Harta Rp 29,5 M

Diketahui, wacana mundurnya Mahfud dari kabinet sudah muncul sejak beberapa pekan terakhir. Pada Rabu (31/1/2024), Mahfud secara terbuka telah menyiapkan surat pengunduran diri yang akan diberikan kepada Jokowi.

Pengunduran diri Mahfud tak lain karena dirinya maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 pendamping Ganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan (PDI-P). Keputusan Mahfud menanggalkan posisinya sebagai Menko Polhukam pun mendapat apresiasi.

Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Rijana Hardjapamekas menyebut mundurnya Mahfud menjadi teladan nyata seorang pemimpin yang mampu mengendalikan syahwat kekuasaan.

"Ketika aturan membolehkan pun, ia tidak memanfaatkan apalagi menikmati, karena mengutamakan nilai kepatutan," ujar Erry Rijana, dikutip dari siaran pers, Rabu (31/1/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com