Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Ada Aparat Paksa Kader Turunkan Bendera PDI-P saat Jokowi Kunker ke Yogya

Kompas.com - 01/02/2024, 16:45 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mendapatkan sejumlah laporan terkait intimidasi yang dilakukan aparat saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Selain ada penganiayaan seorang warga yang membentangkan spanduk "Pilih Ganjar" saat rombongan Jokowi melintas, Hasto juga menerima laporan soal perintah aparat kepada kadernya untuk menurunkan bendera PDI-P.

Hasto turut memutarkan rekaman percakapan seoragn perempuan tentang upaya penurunan bendera PDI-P ketika kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Gunungkidul. Rekaman ini diperdengarkan Hasto dalam jumpa pers di kantor DPP PDI-P, Kamis (1/2/2023).

Baca juga: PDI-P Klaim Sentimen Positif Ganjar-Mahfud di Media Sosial Mencapai 72 Persen

Dalam rekaman itu, sang perempuan menyampaikan kondisi Kabupaten Gunungkidul, DIY, yang mencekam ketika Jokowi datang. Mobil tank dan mobil Brimob lalu-lalang.

"Seperti mau perang. Saya sebagai ketua partai, saya ditelepon oleh, yang saat itu dimarahi dua orang yang mengaku Paspamres untuk menurunkan bendera," ungkap suara yang rupanya Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih.

Endah menanyakan alasan Jokowi sampai takut dengan bendera PDI-P. Dia didatangi oleh dua anggota Paspampres dan diminta untuk menurunkan bendera PDI-P.

Menurut Endah, alasan Paspampres ialah ingin mengamankan Presiden Jokowi.

"Presiden nanti mau jalan minimal jalan yang mau dikasih presiden untuk tidak dipasang bendera," kata dia.

Baca juga: KPK Panggil Ribka Tjiptaning sebagai Saksi Kasus Proteksi TKI, PDI-P Duga Ada Upaya Kriminalisasi

Endah menyampaikan perjalanan Jokowi dari Yogyakarta sampai Gunungkidul sangat panjang. Di sisi lain, bendera PDI-P yang sudah terpasang mencapai 3.000.

"Saya tidak mau menurunkan kecuali ini perintah presiden silakan saudara turunkan dan saya akan menemui. Mereka menyampaikan kami tidak bisa menurunkan, bu, karena yang pasang bukan saya jadi ibu yang harus turunkan," kata Endah.

"Saya jawab mohon maaf di dalam adabnya PDI Perjuangan bendera yang sudah kami kibarkan pantang untuk diturunkan. Dan seandainya diturunkan diam-diam, kami akan mencari orang itu dan kami akan menumpahkan darah di situ," sambung Endah.

Hasto melihat intimidasi seperti ini janggal karena rakyat seolah menjadi ancaman bagi penguasa.

"Rakyat sepertinya menjadi ancaman dikerahkan kendaraan-kendaraan militer untuk menakut-nakuti rakyat," kata Hasto.

Sebelumnya diberitakan, video dugaan pemukulan terhadap seorang warga saat kunjungan Presiden Jokowi ke Gunungkidul, DI Yogyakarta, Selasa (30/1/2024), viral di media sosial (medsos).

Dalam video tersebut terlihat mobil Presiden Jokowi berhenti di depan pasar Argosari, Wonosari.

Saat Jokowi membagikan kaos, ada seorang pria membentangkan spanduk yang bertuliskan "Selamat Datang Pak Jokowi, Kami Sudah Pindah, Kami Pilih Ganjar".

Baca juga: Sekjen PDI-P Harap Mundurnya Mahfud MD dari Menko Polhukam Diikuti Prabowo

Terlihat juga Ketua DPRD Gunungkidul yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih berdebat dengan beberapa orang berbadan tegap.

Sementara itu, pihak Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) membantah anggotanya menganiaya seorang warga Gunungkidul tersebut.

"Terkait kejadian adanya tindakan kekerasan dengan cara mendorong warga yang membentangkan spanduk pada saat kegiatan kunjungan kerja Presiden RI Bapak Joko Widodo ke daerah Wonosari pada Selasa tanggal 30 Januari 2023 yang dilakukan oleh anggota Paspampres adalah tidak benar," kata Asintel Paspampres Kolonel Kav Herman Taryaman dalam keterangan tertulis, Rabu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com