Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Awal Mula Jadi Panglima Santri, Muhaimin Singgung Saat Jokowi Minta Dukungannya

Kompas.com - 01/02/2024, 09:58 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

BANGKALAN, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar bercerita tentang latar belakangnya dijuluki sebagai panglima santri.

Ia mengatakan, proses itu cukup panjang dan juga dipengaruhi kesepakatannya dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden ke 10 dan 12, Jusuf Kalla.

Prosesnya berlangsung sejak ia menempuh pendidikan sarjana di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Baca juga: Iring-iringan Rombongan Anies-Muhaimin Alami Tabrakan Beruntun di Madura

 

Saat itu, Muhaimin merasa bahwa peran para ulama dalam kemerdekaan Indonesia ditutupi oleh pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto.

“Ini sejarah tidak boleh ditutup-tutupi, karena zaman Orde Baru peran ulama ditutup-tutupi. Begitu reformasi terwujud, mulai kita rintis pengakuan ulama-ulama sebagai pejuang masuk menjadi mata pelajarah sejarah seluruh pendidikan nasional kita,” tutur dia di Pondok Pesantren Syaichona Moh Cholil, Bangkalan, Rabu (31/1/2024) malam.

Kala itu, Muhaimin dan sejumlah mahasiswa berlatar belakang santri Nahdlatul Ulama (NU) merasa peran pendiri NU untuk kemerdekaan Indonesia tidak didokumentasikan dengan baik.

Padahal, berbagai arsip sejarah mencatat pergerakan politik mereka di masa kolonial Belanda.

Beberapa tokoh pendiri NU yang dimaksud Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu adalah KH Hasyim Asy’ari, KH Abdul Wahab Chasbullah, KH Moh Choli, dan KH Bishri Syansuri.

Baca juga: Anies-Muhaimin Targetkan 55 Persen Suara di Madura

Kemudian, momentum tiba ketika Jokowi dan Jusuf Kalla mendatanginya untuk meminta dukungan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

“Saya jawab,’Saya dukung asal Pak Jokowi mengakui 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional,’ Alhamdulillah, begitu dilantik menjadi Presiden, (Jokowi) langsung membuat peraturan presiden yang memutuskan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional,” tutur dia.


Setelah hari santri diakui oleh pemerintah, kata Muhaimin, 50.000 kiai dan para santri berkumpul di Jember, Jawa Timur untuk merayakan pengakuan tersebut.

Saat itulah, Muhaimin mendapatkan perintah untuk menjadi panglima santri karena dianggap telah berhasil merealisasikan Hari Santri Nasional.

“Waktu itu saya jawab, ’Bismillah saya terima, tapi saya minta bintangnya,’ Karena panglima TNI bintangnya empat, saya harus di atas panglima TNI, bintangnya sembilan. Bintangnya Nahdlatul Ulama,” ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com