Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mundur dari Menko Polhukam, TPN Harap Mahfud Bisa Blak-blakan Kritik Pemerintah

Kompas.com - 31/01/2024, 17:55 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Kanal Media Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra meyakini, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD bersuara lebih lantang setelah mundur dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Menurut dia, selama Mahfud menjadi Menko Polhukam, ada koridor-koridor tertentu yang membuat eks Ketua MK itu masih menahan diri.

"Nah kita berharap dengan sekarang beliau mungkin sebentar lagi secara resmi tidak akan lagi menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi, beliau akan lebih leluasa bergerak dan menyuarakan," kata Karaniya dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2024).

Karaniya menjelaskan, maksud dari suara yang lebih lantang adalah menyuarakan terjadinya kekerasan-kekerasan pada Pemilu 2024.

Baca juga: Soal Mahfud Mundur, Ganjar Sebut untuk Mencegah Penggunaan Fasilitas Negara Saat Kampanye

Dia berharap, suara-suara akan adanya kekerasan dan intimidasi itu menjadi terang benderang ketika Mahfud bebas bergerak menjadi cawapres, tak lagi sebagai Menko Polhukam.

"Bagaimana hal-hal yang sudah lama tidak kita lihat di zaman Indonesia reformasi ini lalu kita saksikan kembali. Kita kembali menyaksikan apa yang dulu kita lihat pada masa orba (orde baru)," ujar Karaniya.

Lebih jauh, Karaniya memandang mundurnya Mahfud dari Menko Polhukam juga untuk mengkritik karena kekuasaan saat ini dipakai untuk mendukung pasangan calon (paslon) tertentu.

Baca juga: Mahfud Siap Mundur dari Kabinet, Prabowo: Itu Hak Politik

Mahfud, menurut Karaniya, menyampaikan hal itu secara langsung di Semarang, 23 Januari lalu ketika menyatakan rencana mengundurkan diri dari kabinet Jokowi.

"Waktu di Semarang saya kebetulan mendampingi Prof Mahfud. Waktu itu disampaikan secara langsung oleh beliau bahwa 'Ini merupakan kritik moral, protes moral terhadap apa yang kita lihat dari hari ke hari, betapa kekuasaan aparat dan fasilitas negara disalahgunakan secara sangat terbuka, sangat telanjang, sangat terang benderang, untuk mendukung Paslon tertentu," tutur Karaniya.

"Itu yang mendorong Prof Mahfud untuk kemudian sampai ke titik ini," sambungnya.

Sebelumnya, Mahfud MD kembali menegaskan rencananya untuk mundur dari kursi Menko Polhukam, Kabinet Indonesia Maju.

Mahfud bilang, dia hendak berpamitan secara baik-baik ke Presiden Joko Widodo.

“Saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga kepada beliau (Presiden) dan saya akan melaporkan saya sudah selesai,” kata Mahfud saat berkunjung ke Lampung Tengah, Rabu, dikutip dari siaran langsung Instagram resminya, @mohmahfudmd.

Mahfud mengatakan, pada Oktober 2019 lalu dirinya diangkat sebagai Menko Polhukam dengan penuh kehormatan dan kepercayaan dari Kepala Negara. Ia juga mengaku percaya dengan Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com