Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Paslon 1,2, dan 3 Targetkan Kenaikan IPK jika Menang Pilpres, Ini Angkanya

Kompas.com - 31/01/2024, 09:49 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) menargetkan peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari 34 pada tahun 2023 ke angka yang lebih tinggi jika memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Target-target itu dikatakan tiap tim sukses (timses) perwakilan pasangan calon dalam acara peluncuran skor IPK oleh Transparency International Indonesia (TII) di Jakarta Selatan, Selasa (30/1/2024).

Co-Captain Timnas Anies-Muhaimin, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menargetkan pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, mampu menaikkan IPK ke angka 40-41 pada tahun 2029 atau di tahun terakhir masa jabatan Anies-Muhaimin jika terpilih menjadi pemimpin negeri ini.

"Ini saya pribadi, bukan pernyataan resmi kampanye. Karena baru juga CPI (Corruption Perseption Indeks) keluar, belum sempat diskusi dalam. Saya pribadi menilai target dalam kurun waktu lima tahun periode pertama, kembali ke kepala empat dulu, tahap pertama. Kembali ke kepala empat, 40-41 dari 34 saat ini," kata Tom di JW Marriot, Jakarta Selatan, Selasa (30/1/2024).

Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Stagnan di Angka 34, Todung: Itu Angka yang Jelek

Adapun di periode kedua kepemimpinan, Tom Lembong menargetkan Indeks Persepsi Korupsi meningkat ke angka 50.

"Jadi itu memang angka psikologis di mana kalau kita tembus angka tersebut, kita mungkin sudah masuk ke sebuah peradaban di mana kita akan aman, tidak terlalu rentan lagi merosot kembali ke angka yang rendah," ujar Tom Lembong.

Sementara itu, Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Alpha Prabowo-Gibran, Fritz Edward Siregar menargetkan Indeks Persepsi Korupsi kembali ke angka 40 di tahun pertama pemerintahan paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Namun, dia tak menyebut berapa angka selanjutnya hingga akhir pemerintahan periode pertama Prabowo-Gibran jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.

"Jadi untuk tahun 2024 kami menargetkan angka CPI kita 40 karena itu awal dari pemerintahan Pak Prabowo-Gibran jadi kita bisa memulai dengan angka 40 di tahun 2024," kata Fritz.

Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia: Skor Stagnan di Angka 34 Tahun 2023, Peringkat Turun 5 Poin

Sementara itu, Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis menargetkan, IPK akan naik dua poin setiap tahun di kepemimpinan paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Artinya dalam satu periode kepemimpinan, IPK akan naik 10 poin, dari 34 tahun 2023 menjadi 44 tahun 2029.

"Kalau saya sih realistis, kalau lima tahun ya 5x2, 10. Jadi yaitu 44. Kalau sepuluh tahun ya 20, gitu saja. Jadi naiknya dua setiap tahun," ujar Todung.

Sebagai informasi, IPK Indonesia pada tahun 2023 berada di angka 34, yang membuat peringkat Indonesia merosot menjadi 115 dari 180 negara di tahun 2023.

Sedangkan di tahun 2022, peringkat Indonesia berada di angka 110 dari 180 negara.

Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Stagnan di Angka 34, TKN: Pada Masa Megawati Paling Tinggi 19

Skor ini pun membuat Indonesia berada jauh di bawah Singapura, diikuti Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

Halaman:


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com