Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Paslon 1,2, dan 3 Targetkan Kenaikan IPK jika Menang Pilpres, Ini Angkanya

Kompas.com - 31/01/2024, 09:49 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) menargetkan peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari 34 pada tahun 2023 ke angka yang lebih tinggi jika memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Target-target itu dikatakan tiap tim sukses (timses) perwakilan pasangan calon dalam acara peluncuran skor IPK oleh Transparency International Indonesia (TII) di Jakarta Selatan, Selasa (30/1/2024).

Co-Captain Timnas Anies-Muhaimin, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menargetkan pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, mampu menaikkan IPK ke angka 40-41 pada tahun 2029 atau di tahun terakhir masa jabatan Anies-Muhaimin jika terpilih menjadi pemimpin negeri ini.

"Ini saya pribadi, bukan pernyataan resmi kampanye. Karena baru juga CPI (Corruption Perseption Indeks) keluar, belum sempat diskusi dalam. Saya pribadi menilai target dalam kurun waktu lima tahun periode pertama, kembali ke kepala empat dulu, tahap pertama. Kembali ke kepala empat, 40-41 dari 34 saat ini," kata Tom di JW Marriot, Jakarta Selatan, Selasa (30/1/2024).

Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Stagnan di Angka 34, Todung: Itu Angka yang Jelek

Adapun di periode kedua kepemimpinan, Tom Lembong menargetkan Indeks Persepsi Korupsi meningkat ke angka 50.

"Jadi itu memang angka psikologis di mana kalau kita tembus angka tersebut, kita mungkin sudah masuk ke sebuah peradaban di mana kita akan aman, tidak terlalu rentan lagi merosot kembali ke angka yang rendah," ujar Tom Lembong.

Sementara itu, Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Alpha Prabowo-Gibran, Fritz Edward Siregar menargetkan Indeks Persepsi Korupsi kembali ke angka 40 di tahun pertama pemerintahan paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Namun, dia tak menyebut berapa angka selanjutnya hingga akhir pemerintahan periode pertama Prabowo-Gibran jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.

"Jadi untuk tahun 2024 kami menargetkan angka CPI kita 40 karena itu awal dari pemerintahan Pak Prabowo-Gibran jadi kita bisa memulai dengan angka 40 di tahun 2024," kata Fritz.

Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia: Skor Stagnan di Angka 34 Tahun 2023, Peringkat Turun 5 Poin

Sementara itu, Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis menargetkan, IPK akan naik dua poin setiap tahun di kepemimpinan paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Artinya dalam satu periode kepemimpinan, IPK akan naik 10 poin, dari 34 tahun 2023 menjadi 44 tahun 2029.

"Kalau saya sih realistis, kalau lima tahun ya 5x2, 10. Jadi yaitu 44. Kalau sepuluh tahun ya 20, gitu saja. Jadi naiknya dua setiap tahun," ujar Todung.

Sebagai informasi, IPK Indonesia pada tahun 2023 berada di angka 34, yang membuat peringkat Indonesia merosot menjadi 115 dari 180 negara di tahun 2023.

Sedangkan di tahun 2022, peringkat Indonesia berada di angka 110 dari 180 negara.

Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Stagnan di Angka 34, TKN: Pada Masa Megawati Paling Tinggi 19

Skor ini pun membuat Indonesia berada jauh di bawah Singapura, diikuti Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

Nasional
4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

Nasional
Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Nasional
Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com