Jokowi Ajak Sri Sultan Bagikan Bansos Beras di Sleman

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) di Gudang Bulog Purwomartani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin (29/1/2024).

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi turut serta dalam kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebutkan alasan pemerintah mengucurkan bantuan pangan beras yaitu akibat naiknya harga beras karena gagal panen di hampir semua negara.

"Kenapa bantuan beras ini kita berikan? Karena memang di seluruh dunia, di semua negara itu harga berasnya terkerek naik semuanya, naik. Karena apa? Panennya banyak yang gagal, panennya banyak yang puso," ujar Jokowi dilansir siaran pers Sekretariat Presiden, Senin.

Baca juga: Bawaslu Kesulitan Telusuri Dugaan Beras Bulog Berstiker Prabowo-Gibran

Presiden Jokowi melanjutkan, kegagalan panen tersebut salah satunya disebabkan perubahan iklim.

Akibatnya, 22 negara menghentikan kebijakan ekspor berasnya dan lebih memprioritaskan beras untuk kebutuhan di dalam negerinya.

"Oleh sebab itu, kita kesulitan untuk membeli beras di negara-negara lain karena beras mereka dipakai sendiri untuk rakyatnya," tutur Jokowi.

Oleh karenanya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu selalu menekankan kepada para petani agar meningkatkan produktivitas padi.

Dengan demikian, diharapkan suplai beras menjadi melimpah sehingga harga beras bisa ditekan lagi.

"Kalau produktivitas padi kita turun seperti tahun kemarin, harga pasti otomatis naik karena suplainya tidak cukup, otomatis harga pasti naik. Itu kejadian di semua negara," ungkapnya.

Baca juga: Masyarakat Tolak Jadi Responden Survei karena Takut Tak Dapat Bansos, Ganjar: Jangan Takuti Rakyat!

Lebih lanjut Jokowi menjelaskan, pemerintah memberikan bantuan pangan berupa beras seberat 10 kilogram per bulan kepada sekitar 22 juta penerima manfaat.

Menurut Presiden, bantuan tersebut akan diterima hingga bulan Juni 2024 dan bisa diperpanjang jika anggaran negara mencukupi.

"Yang paling penting bapak ibu, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni diberikan bantuan. Juli malah keterusan. Sementara sampai Juni. Nanti kalau APBN kita hitung-hitung cekap (cukup) bisa dilanjutkan lagi," tambahnya.