Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung soal Gaya Bicara, Prabowo: Aku Juga Bisa Kaya Profesor

Kompas.com - 28/01/2024, 20:47 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

SEMARANG, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto bicara soal gaya bicaranya yang kerap disorot oleh sejumlah elite karena dinilai keras saat melakukan kampanye akbar di Semarang, Minggu (28/1/2024).

Prabowo mengaku dirinya juga bisa berbicara dengan gaya ala profesor.

"Sekarang saya tanya kau lebih suka pemimpin yang bicara halus-halus, bicara kaya profesor, jadi gini gini gini, kalau profesor gini ya aku juga bisa kaya profesor," kata Prabowo di Lapangan Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (28/1/2024).

Prabowo lantas menirukan gaya bicara seorang profesor dengan nada suara datar.

"Saudara-saudara yang saya hormati, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, negara kita dalam keadaan sekarang akan meningkat ekonominya bla bla bla bla bla bla bla bla bla," ujar Prabowo seolah menirukan seorang profesor.

Baca juga: Sering Ditegur karena Bicara Kasar, Prabowo: Saya Ini Mantan Serdadu, Nggak Bisa Ngomong Manis-manis

Menurut dia, selama ini banyak elite di Jakarta menegurnya soal gaya bicara yang terlalu keras.

Bahkan, lanjut Prabowo, tim penasehatnya juga sering was-was saat capres nomor urut 2 ini kebablasan bicara di hadapan warga.

Menteri Pertahanan ini kemudian menegaskan gaya bicaranya itu karena merupakan seorang mantan prajurit.

"Aku ini mantan serdadu, ya ngomongnya kaya gitu, nggak bisa ngomong manis-manis, nggak bisa ngomong bulet, ngalor ngidul, engak jelas, kata-kata manis, omon-omon omon terus," ucap dia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com