Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Cerita Terkejut Ibu Kota Negara Diputuskan Pindah, Tak Ada Dialog dan Belum Ada Penelitian di Awal

Kompas.com - 25/01/2024, 06:02 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla atau JK mengaku sama sekali tidak dilibatkan dalam pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan.

Jusuf Kalla mengungkapkannya setelah menjelaskan alasannya khawatir terhadap proses pemindahan ibu kota negara. Diketahui, proses pemindahan ibu kota memang sudah berlangsung sejak dua tahun lalu.

Adapun JK mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang juga mengkritisi pemindahan ibu kota negara ke IKN. Lalu, berjanji mengevaluasi pemindahan tersebut jika terpilih pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Enggak tahu. Tiba-tiba saja (ibu kota) pindah. Tidak ada kesempatan untuk buat dialog atau diskusi, enggak ada," kata JK dalam program Gaspol! Kompas.com yang tayang di kanal YouTube Kompas.com, Selasa (23/1/2024).

Baca juga: Tak Jadi Netral di Pemilu 2024, JK: Sebenarnya Ingin, tapi Penguasa Termasuk Presiden Tentu Memihak

Kemudian, JK mengungkapkan, dirinya yang saat itu masih menjabat sebagai wakil presiden meminta sejumlah menteri menjelaskan apa alasannya memindahkan ibu kota negara.

JK mengaku bahwa hanya dirinya yang bertanya tentang urgensi pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

Menteri-menteri di kabinet saat itu pun menjelaskan bahwa alasan pindah ibu kota adalah mencari titik tengah Indonesia yang dinilai berada di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara.

"Saya tanya ke Sri Mulyani (Menteri Keuangan), katanya, 'Kan bapak juga hadir'. Iya ingat. Saya tanya, apa alasannya pindah? Dia bilang supaya di tengah. Saya bilang kalau mau di tengah Indonesia ya Sulawesi, di Majene. Kalau mau di tengah ya," ujar JK.

Baca juga: JK: Saya Alami Pemilu sejak Pertama, Tak Ada Proses Pemilu Seburuk Saat Ini, Paling Buruk

Politikus senior Partai Golkar ini juga berpandangan, sepengetahuannya sejauh ini negara-negara yang memindahkan ibu kota justru memilih daerah yang lebih sejuk.

Namun, JK heran karena pemerintah memindahkan ibu kota negara justru ke daerah yang lebih panas cuacanya.

Oleh karena itu, JK berkelakar bahwa yang membuat cuaca panas di IKN karena berada di garis khatulistiwa ditambah dengan banyaknya tambang batubara.

"Kenapa panas? Karena di atasnya khatulistiwa, di bawahnya batubara," ujar JK seraya tertawa.

Di lain sisi, JK mengungkapkan, sepengetahuannya pemindahan ibu kota negara tidak berdasarkan proses penelitian dengan matang di awal.

"Saya waktu itu memang masih di pemerintahan. Tidak pernah ada studi, yang kita tahu. Tidak ada studi yang lengkap dengan penelitian, di mana pindahnya. Mestinya kan butuh penelitian bagaimana airnya. Tidak ada (penelitian). Malah belakangan. jadi Masyaallah," kata JK.

Baca juga: JK Sebut Jokowi Berubah karena Terlena Kekuasaan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com