Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bicara di DK PBB, Menlu Retno Desak Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Kompas.com - 24/01/2024, 21:22 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mendesak agar dilakukan gencatan senjata permanen di Gaza.

Hal itu disampaikannya saat berbicara di forum debat terbuka (open debate) Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) yang digelar di New York City pada Rabu (24/1/2024).

"Saat ini aksi militer telah meluas di luar Gaza. Ancaman perang terbuka di Timur Tengah merupakan bahaya yang sangat nyata dan sedang terjadi," ujar Retno dilansir pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri, Rabu.

"Untuk itu, dalam pernyataan saya tekankan pentingnya tiga hal. Pertama, pentingnya terciptanya gencatan senjata segera dan permanen," kata dia.

Baca juga: Momen Pidato Biden Disela Teriakan-teriakan Kecam Serangan Israel di Gaza

Retno menekankan, gencatan senjata secara tetap itu akan menjadi game changer untuk segala hal.

Hal yang paling penting, kata Retno, gencatan senjata akan menyediakan ruang untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza memulai upaya rekonstruksi pasca-konflik, dan proses solusi dua negara.

Pada saat yang sama, penting untuk terus mendukung upaya Senior Humanitarian and Reconstruction Coordinator untuk membuka jalan bagi pengiriman bantuan kemanusiaan di Gaza.

"Kedua, Palestina harus segera diterima sebagai anggota penuh PBB," tutur Retno.

"Ini penting agar dapat segera dimulai proses yang adil dan seimbang untuk mewujudkan solusi dua negara serta mencegah kekejaman lebih jauh oleh Israel," kata dia.

Baca juga: Maruf Amin Minta Arab Saudi Upayakan Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Ketiga, menghentikan pasokan senjata ke Israel.

Sebab, setiap senjata yang dikirim ke Israel dapat digunakan untuk membunuh rakyat sipil yang tidak bersalah.


Dalam pernyataan, Retno juga menegaskan Israel harus bertanggung jawab atas aksinya, termasuk atas kekejaman yang mereka lakukan di Gaza.

"Saya tegaskan juga bahwa tidak ada negara yang kebal hukum. Bulan depan, Indonesia akan menyampaikan pernyataan lisan untuk memberikan advisory opinion kepada Mahkamah Internasional atas pertanyaan yang diajukan oleh Sidang Majelis Umum PBB," kata dia.

"Pernyataan saya tutup dengan kalimat bahwa Indonesia akan mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk terus mendukung Palestina," ucap Retno. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Nasional
Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Nasional
Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Nasional
Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Nasional
Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Nasional
Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Nasional
KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

Nasional
Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Nasional
100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

Nasional
KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

Nasional
Tata Kelola Makan Siang Gratis

Tata Kelola Makan Siang Gratis

Nasional
Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Nasional
Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Nasional
Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com