Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Pilpres 1 Putaran Dinilai Sekadar Propaganda, Rakyat Diharap tak Resah

Kompas.com - 24/01/2024, 19:59 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gagasan dari kubu capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka supaya pemilihan presiden (Pilpres) 2024 hanya digelar satu putaran dinilai sekadar propaganda politik.

Menurut Ketua Badan Pengurus Centra Initiative dan Peneliti Senior Imparsial Al Araf, sampai hari ini menurut hasil jajak pendapat sejumlah lembaga survei terungkap belum ada persentase elektabilitas capres-cawapres yang menembus angka di atas 50 persen.

"Jadi kecil sekali kemungkinan untuk terjadi satu putaran. Bahkan kemungkinan besar terjadi 2 putaran," kata Al Araf dalam diskusi di daerah Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2024).

Menurut Al Araf, isu Pilpres 1 putaran yang digaungkan oleh kubu Prabowo-Gibran hanya berupaya buat menggiring opini masyarakat.

Baca juga: Boy Thohir Sebut Sepertiga Penyumbang Ekonomi RI Siap Menangkan Prabowo-Gibran 1 Putaran

"Lantas apa alasan yang digagas salah satu kandidat tertentu? Propaganda politik untuk menggiring massa ke dalam ruang 1 putaran. Menurut saya itu propaganda politik yang tidak memiliki argumentasi yang kuat," papar Al Araf.

Al Araf juga meminta supaya masyarakat tidak usah terlalu risau dan khawatir apakah Pilpres akan digelar dalam 1 atau 2 putaran.

"Jadi jangan terlalu khawatir 1 atau 2 putaran," ucap Al Araf.

Dia membandingkannya dengan Pilpres 2009. Saat itu, kata Al Araf, dalam beberapa kali survei yang dilakukan beberapa waktu sebelum Pilpres, tingkat elektabilitas Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono mencapai angka 70 persen.

Baca juga: Ganjar Sowan ke Ponpes di Lampung, Didoakan Menang Pilpres 1 Putaran


Tingkat elektabilitas SBY-Boediono itu kemudian menurun menjadi 67,5 persen sekitar sebulan sebelum pemungutan suara.

Kemudian usai pemungutan suara ternyata perolehan suara SBY-Boediono mencapai 60,80 persen.

"Artinya apa? Jangan berharap Pilpres berlangsung satu putaran kalau elektabilitasnya belum bisa di atas 60 persen. Secara empirik 2009 seperti itu dan hari ini angka masih 45 persen," ucap Al Araf.

Selain itu, kata Al Araf, persyaratan pasangan kandidat bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan 1 putaran tak cuma harus memenuhi syarat 50 persen suara + 1. Namun, pasangan calon juga harus mendapatkan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi.

Baca juga: Kubu Prabowo Gaungkan 1 Putaran Usai Terima Dukungan Penjahit: Hemat Puluhan Triliun, Mending untuk Jahit Baju

"Berat. Makanya enggak mudah kalau mau 1 putaran. Harus 50 persen+1 plus 20 persen perolehan suara di sebaran wilayah pemilihan," ujar Al Araf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com