Wacana Pilpres 1 Putaran Dinilai Sekadar Propaganda, Rakyat Diharap tak Resah

JAKARTA, KOMPAS.com - Gagasan dari kubu capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka supaya pemilihan presiden (Pilpres) 2024 hanya digelar satu putaran dinilai sekadar propaganda politik.

Menurut Ketua Badan Pengurus Centra Initiative dan Peneliti Senior Imparsial Al Araf, sampai hari ini menurut hasil jajak pendapat sejumlah lembaga survei terungkap belum ada persentase elektabilitas capres-cawapres yang menembus angka di atas 50 persen.

"Jadi kecil sekali kemungkinan untuk terjadi satu putaran. Bahkan kemungkinan besar terjadi 2 putaran," kata Al Araf dalam diskusi di daerah Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2024).

Menurut Al Araf, isu Pilpres 1 putaran yang digaungkan oleh kubu Prabowo-Gibran hanya berupaya buat menggiring opini masyarakat.

"Lantas apa alasan yang digagas salah satu kandidat tertentu? Propaganda politik untuk menggiring massa ke dalam ruang 1 putaran. Menurut saya itu propaganda politik yang tidak memiliki argumentasi yang kuat," papar Al Araf.

Al Araf juga meminta supaya masyarakat tidak usah terlalu risau dan khawatir apakah Pilpres akan digelar dalam 1 atau 2 putaran.

"Jadi jangan terlalu khawatir 1 atau 2 putaran," ucap Al Araf.

Dia membandingkannya dengan Pilpres 2009. Saat itu, kata Al Araf, dalam beberapa kali survei yang dilakukan beberapa waktu sebelum Pilpres, tingkat elektabilitas Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono mencapai angka 70 persen.

Kemudian usai pemungutan suara ternyata perolehan suara SBY-Boediono mencapai 60,80 persen.

"Artinya apa? Jangan berharap Pilpres berlangsung satu putaran kalau elektabilitasnya belum bisa di atas 60 persen. Secara empirik 2009 seperti itu dan hari ini angka masih 45 persen," ucap Al Araf.

Selain itu, kata Al Araf, persyaratan pasangan kandidat bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan 1 putaran tak cuma harus memenuhi syarat 50 persen suara + 1. Namun, pasangan calon juga harus mendapatkan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi.

"Berat. Makanya enggak mudah kalau mau 1 putaran. Harus 50 persen+1 plus 20 persen perolehan suara di sebaran wilayah pemilihan," ujar Al Araf.