Timnas Anies-Cak Imin Terkejut Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak

JAKARTA, KOMPAS.com - Co Captai Tim Pemenangan Nasional pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Sudirman Said, mengaku terkejut dengan pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang menyatakan bahwa Presiden diperbolehkan memihak dan kampanye.

Sudirman tidak menyangka, Jokowi akan mengatakan hal tersebut setelah sebelumnya ia terus menggangukan dan meminta pejabat pemerintah untuk netral dalam Pemilu Presiden. 

Permintaan ini langsung disampaikan presiden Joko Widodo kepada kepala daerah, TNI, Polri serta seluruh aparatur sipil negara (ASN) termasuk, pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Baca juga: PSI Setuju Jokowi soal Presiden Boleh Memihak, Contohkan Megawati Saat Pilpres 2004

“Saya kira kita semua kaget, semua terkejut, karena itu seperti berbalik dengan apa yang selama ini diungkapkan terus-menerus,” kata Sudirman Said saat ditemui di rumah perubahan, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2024).

“Logikanya begini, mengapa polisi diminta netral, mengapa ASN diminta netral, mengapa pegawai BUMN diminta netral? karena mereka punya kewenangan publik,” ucapnya.

Sudirman Said berpandangan, netralitas diperlukan supaya tindakan dan kegiatan pejabat negara tidak dikaitkan dengan kepentingan tertentu.

Terlebih, apa yang dilakukan oleh para pejabat melekat fasilitas yang sumber anggarannya berasal dari uang negara.

“Yang dikhawatirkan adalah kalau kewenangan publik itu digunakan untuk berpihak atau punya preferensi pada partai atau kandidat tertentu,” kata Sudirman.

Baca juga: PSI Setuju Jokowi soal Presiden Boleh Memihak, Contohkan Megawati Saat Pilpres 2004

“Karena itu, memang sudah benar bahwa seluruh aparat negara memang diminta untuk netral. itu satu prinsip,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

Selain itu, menurut Jokowi, presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi.

Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non politik malah aktif berkampanye pada saat ini.

Baca juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Perludem: Jadi Pembenaran Aparat Tak Netral

Jokowi mengatakan, aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non politik itu merupakan hak demokrasi.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," katanya lagi.