Timnas Anies-Cak Imin Terkejut Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak

Sudirman tidak menyangka, Jokowi akan mengatakan hal tersebut setelah sebelumnya ia terus menggangukan dan meminta pejabat pemerintah untuk netral dalam Pemilu Presiden. 

Permintaan ini langsung disampaikan presiden Joko Widodo kepada kepala daerah, TNI, Polri serta seluruh aparatur sipil negara (ASN) termasuk, pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

“Saya kira kita semua kaget, semua terkejut, karena itu seperti berbalik dengan apa yang selama ini diungkapkan terus-menerus,” kata Sudirman Said saat ditemui di rumah perubahan, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2024).

“Logikanya begini, mengapa polisi diminta netral, mengapa ASN diminta netral, mengapa pegawai BUMN diminta netral? karena mereka punya kewenangan publik,” ucapnya.

Sudirman Said berpandangan, netralitas diperlukan supaya tindakan dan kegiatan pejabat negara tidak dikaitkan dengan kepentingan tertentu.

Terlebih, apa yang dilakukan oleh para pejabat melekat fasilitas yang sumber anggarannya berasal dari uang negara.

“Yang dikhawatirkan adalah kalau kewenangan publik itu digunakan untuk berpihak atau punya preferensi pada partai atau kandidat tertentu,” kata Sudirman.

“Karena itu, memang sudah benar bahwa seluruh aparat negara memang diminta untuk netral. itu satu prinsip,” ucapnya.

Selain itu, menurut Jokowi, presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi.

Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non politik malah aktif berkampanye pada saat ini.

Jokowi mengatakan, aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non politik itu merupakan hak demokrasi.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," katanya lagi.