Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin dan PKB Janji Cabut Moratorium DOB Bogor Barat dan Timur

Kompas.com - 23/01/2024, 13:05 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berjanji bakal mencabut moratorium daerah otonom baru (ODB) Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur.

Saat ini, moratorium masih dijalankan pemerintah. Sehingga keinginan untuk memekarkan dua wilayah tersebut tak bisa direalisasikan.

“Nanti setelah terpilih kita akan membuka secara selektif, yang (wilayahnya) sudah siap, kita buka (pemekaran),” ujar Muhaimin di SBS Center Venue, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/1/2024).

Baca juga: Food Estate Dikritik Cak Imin dan Mahfud, Istana Akui Perlu Evaluasi dan Penyempurnaan

Ia menuturkan, desakan untuk pemekaran wilayah Kabupaten Bogor perlu dilakukan karena jumlah penduduk yang sudah cukup padat.

Selain itu, Muhaimin yakin pemekaran bakal membawa pemerataan ekonomi untuk warga Kabupaten Bogor.


“Banyak yang sudah mendesak karena jumlah penduduknya besar, butuh pelayanan lebih mendekat kepada masyarakat,” ucap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat, Syaiful Huda menyatakan hanya capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin yang dalam visi dan misinya ingin memperjuangkan DOB.

Baca juga: Dapat Sentimen Positif Saat Debat, Cak Imin Dinilai Bijaksana, Mahfud Dianggap Cerdas

Ia pun menyampaikan, nantinya salah satu prioritas kerja keduanya jika terpilih adalah segera membentuk peraturan pemerintah (PP) untuk mengoptimalkan DOB.

Selama ini, lanjut Huda, PP tersebut tak pernah direalisasikan.

“Kita ingin pemerintah jujur, hampir 10 tahun mandat PP tentang DOB tak dijalankan oleh pemerintah pusat,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com