Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin dan PKB Janji Cabut Moratorium DOB Bogor Barat dan Timur

Kompas.com - 23/01/2024, 13:05 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berjanji bakal mencabut moratorium daerah otonom baru (ODB) Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur.

Saat ini, moratorium masih dijalankan pemerintah. Sehingga keinginan untuk memekarkan dua wilayah tersebut tak bisa direalisasikan.

“Nanti setelah terpilih kita akan membuka secara selektif, yang (wilayahnya) sudah siap, kita buka (pemekaran),” ujar Muhaimin di SBS Center Venue, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/1/2024).

Baca juga: Food Estate Dikritik Cak Imin dan Mahfud, Istana Akui Perlu Evaluasi dan Penyempurnaan

Ia menuturkan, desakan untuk pemekaran wilayah Kabupaten Bogor perlu dilakukan karena jumlah penduduk yang sudah cukup padat.

Selain itu, Muhaimin yakin pemekaran bakal membawa pemerataan ekonomi untuk warga Kabupaten Bogor.


“Banyak yang sudah mendesak karena jumlah penduduknya besar, butuh pelayanan lebih mendekat kepada masyarakat,” ucap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat, Syaiful Huda menyatakan hanya capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin yang dalam visi dan misinya ingin memperjuangkan DOB.

Baca juga: Dapat Sentimen Positif Saat Debat, Cak Imin Dinilai Bijaksana, Mahfud Dianggap Cerdas

Ia pun menyampaikan, nantinya salah satu prioritas kerja keduanya jika terpilih adalah segera membentuk peraturan pemerintah (PP) untuk mengoptimalkan DOB.

Selama ini, lanjut Huda, PP tersebut tak pernah direalisasikan.

“Kita ingin pemerintah jujur, hampir 10 tahun mandat PP tentang DOB tak dijalankan oleh pemerintah pusat,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Nasional
Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Nasional
RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com