Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingatkan Warga Pilih Pemimpin yang Serius, Anies: Jangan yang Main-main

Kompas.com - 22/01/2024, 14:04 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan meminta masyarakat tak memilih calon pemimpin yang tak serius.

Menurutnya, nasib bangsa ke depan mesti diserahkan pada pihak yang memang siap menjadi pemimpin.

“Pilih yang serius untuk menjadi presiden dan wakil presiden jangan pilih yang main-main karena ini adalah masa depan bangsa kita,” ujar Anies di Stadion Mini Cikarang, Banten, Jawa Barat, Senin (22/1/2024).

Baca juga: Kubu Anies-Muhaimin Minta Relawan Bergerak ke Akar Rumput, Singgung Pengaruh Struktural PBNU Tak Signifikan

“Pilih yang serius pilih yang memang siap. Jangan pilih yang main-main karena konsekuensinya akan mahal sekali,” sambung dia.

Ia menyatakan, Muhaimin memberikan contoh pada debat Pemilihan Presiden (Pilpres) semalam, tentang keseriusan pemimpin.

Baginya, calon wakil presidennya itu menguasai materi dan tak menunjukan banyak gimik.


“Gus Imin menjaga marwah debat, Gus Imin Imin menyampaikan substansi tidak perlu banyak atraksi krn memang substansinya sudah bagus. Kalau substansinya lemah nah baru atraksi itu dipakai untuk menutupi kelemahannya,” tutur dia.

Terakhir, ia mengeklaim penampilan Muhaimin semalam banyak mendapatkan respons positif dari masyarakat.

Baca juga: Beri Nilai Performa Debat Muhaimin 11 dari 10, Anies: Tak Banyak Atraksi

Sebab, Muhaimin membicarakan berbagai persoalan dan gagasan yang realistis soal lingkungan.

“Jadi begini, ketika ada sebuah debat lalu disitu muncul atraksi-atraksi itu sebenarnya buih. Tapi kalau diperhatikan pesan-pesan yang disampaikan oleh Gus Muhaimin itu daging,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Periksa Sekjen DPR RI Indra Iskandar

KPK Periksa Sekjen DPR RI Indra Iskandar

Nasional
Sidang Dugaan Pemerasan SYL, Jaksa Hadirkan 5 Pejabat Kementan Jadi Saksi

Sidang Dugaan Pemerasan SYL, Jaksa Hadirkan 5 Pejabat Kementan Jadi Saksi

Nasional
2 Desa di Pulau Gunung Ruang Tak Boleh Lagi Dihuni, Semua Warga Bakal Direlokasi

2 Desa di Pulau Gunung Ruang Tak Boleh Lagi Dihuni, Semua Warga Bakal Direlokasi

Nasional
Sentil DPR soal Revisi UU MK, Pakar: Dipaksakan, Kental Kepentingan Politik

Sentil DPR soal Revisi UU MK, Pakar: Dipaksakan, Kental Kepentingan Politik

Nasional
Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua MA

Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua MA

Nasional
Menelusuri Gagasan Jokowi Bakal Dijadikan Penasihat Prabowo

Menelusuri Gagasan Jokowi Bakal Dijadikan Penasihat Prabowo

Nasional
Antam Raih 3 Penghargaan di Ajang CSR dan PDB Award 2024

Antam Raih 3 Penghargaan di Ajang CSR dan PDB Award 2024

Nasional
Kenakan Pakaian Serba Hitam, Sandra Dewi Penuhi Panggilan Kejagung

Kenakan Pakaian Serba Hitam, Sandra Dewi Penuhi Panggilan Kejagung

Nasional
Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Sekarang Saya Tak Bisa Halangi Siapa-siapa

Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Sekarang Saya Tak Bisa Halangi Siapa-siapa

Nasional
BNPB Kaji Rencana Relokasi Rumah Warga Dekat Sungai dari Gunung Marapi

BNPB Kaji Rencana Relokasi Rumah Warga Dekat Sungai dari Gunung Marapi

Nasional
Gelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2024, Kementerian KP Usung Tema 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan

Gelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2024, Kementerian KP Usung Tema 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan

Nasional
KPK Duga SYL Jalan-jalan ke Luar Negeri, tetapi Dibuat Seolah Dinas

KPK Duga SYL Jalan-jalan ke Luar Negeri, tetapi Dibuat Seolah Dinas

Nasional
Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

Nasional
Tolak Revisi UU MK, Mahfud: Bisa Ganggu Independensi Hakim

Tolak Revisi UU MK, Mahfud: Bisa Ganggu Independensi Hakim

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Muluskan Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo-Gibran

Revisi UU Kementerian Negara Muluskan Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com