Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBNU Benarkan Temui Pengurus Se-Jawa Timur, Beri Arahan soal Pilpres 2024

Kompas.com - 19/01/2024, 16:00 WIB
Vitorio Mantalean,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membenarkan kabar bahwa mereka bertemu dengan ketua pengurus wilayah dan cabang, baik syuriyah maupun tanfiziah, se-Jawa Timur pada 7 Januari lalu.

Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul, juga mengonfirmasi bahwa pihaknya memberi arahan terkait Pilpres 2024, namun tak secara eksplisit mengarahkan dukungan kepada pasangan calon presiden-wakil presiden tertentu.

"Apakah PBNU mengarahkan dalam pilpres? Mengarahkan dalam arti belajar memahami dinamikanya sehingga tahu apa yang seharusnya kita pilih," kata Ipul yang hadir dalam pertemuan itu kepada Kompas.com, Jumat (19/1/2024)

Ipul menyinggung bahwa NU tidak bisa hanya menjadi seperti "event organizer", memberikan panggung kepada oran lain lalu mereka hanya menjadi penonton.

Baca juga: PBNU: Khofifah Harus Nonaktif dari Ketua Muslimat NU kalau Sudah Jadi Jurkam Prabowo-Gibran

"Kita tidak mau warga NU habis mendukung terus dikecewakan. Kan boleh dong ngasih arahan? Lebih baik kita bikin kamar sendiri-sendiri lalu kerja sama, daripada kita satu rumah habis itu berantem terus," lanjutnya.

"Boleh dong kita melindungi warga kita supaya tidak salah pilih--menurut pimpinan NU hari ini--supaya kita enggak kecewa. Membawa maslahat ya mudah-mudahan alhamdulilah. Kita santai-santai aja, mau (pilih calon nomor urut) 1, 2, atau 3, tapi NU (sikapnya) 'ini'. Kalau setuju ikuti, tidak setuju tinggali," tegas Ipul.

Ditanya apa maksud sikap 'ini', Ipul menjawab, NU bersikap bahwa pertama, calon tersebut harus memastikan Indonesia bersatu dan tidak mengganggu kerukunan.

"(Bahwa kemudian ditafsirkan) ini berarti tidak nomor 1, ya silakan ditafsirkan sendiri. Oh ini berarti ke nomor 3, ya sudah serahkan saja. Oh ternyata tidak 1, tidak 3, ya silakan saja. Tapi kan kriterianya sudah ditentukan," ungkap Ipul.

Baca juga: Soal Pernyataan Gus Ipul, Ketua PBNU: Itu Pribadi, Silakan Saja

Ipul merasa, pertemuan semacam itu adalah hal yang lazim dilakukan oleh sebuah organisasi apalagi menjelang pilpres.

"Tapi tidak ada kita harus dukung ini atau mengerahkan ini, itu, tidak ada. Itu tidak benar," ujar dia.

Ia mengeklaim, Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf banyak mendapatkan pertanyaan, terkait arahan bagi pengurus di tingkat wilayah dan cabang untuk bersikap jelang pilpres karena beredar banyak informasi yang tidak diketahui akurasinya.

"Kewajiban kita memberikan informasi yang akurat, yang sesuai dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan NU dalam memilih pemimpin," jelas Ipul.

Terkait arahan-arahan yang dibahas, Ipul memberi contoh, pengurus PBNU yang hadir menyampaikan bagaimana komunikasi informal masing-masing dengan calon-calon presiden.

Baca juga: Gus Ipul Minta Warga NU Tak Pilih Capres yang Didukung Abu Bakar Baasyir

Ada calon presiden yang sudah meminta restu untuk mencalonkan diri kepada Yahya dan Miftachul, namun Ipul enggan mengungkapnya.

"Kita kasih informasi dinamikanya seperti ini. Misalnya, bahwa Muhaimin (Iskandar) nyalon itu nggak pernah pamit sama PBNU kan boleh dong menyampaikan gitu," kata Ipul memberi contoh.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com