Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN: Prabowo Akan Perhatikan Isu Pajak Hiburan "Khusus" yang Naik 40-75 Persen

Kompas.com - 18/01/2024, 07:03 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Mahfudz Siddiq mengatakan Prabowo dan Gibran akan memperhatikan isu mengenai kebijakan pemerintah yang mengubah batas tarif pajak hiburan 'khusus' menjadi 40-75 persen.

Kebijakan pemerintah tersebut dikeluhkan oleh para pelaku usaha.

Hal tersebut Mahfudz sampaikan usai menerima dukungan dari Komunitas Pelaku Industri Kreatif (Kooperatif) kepada Prabowo-Gibran di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2024) malam.

Baca juga: Airlangga: Banyak Kader dan Senior Perlu Pemahaman Partai Golkar Dukung Prabowo-Gibran

Mulanya, komedian sekaligus Ketua Umum Kooperatif, Harabdu Tohar (Bedu), beserta seniman dan pelaku industri kreatif yang hadir mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo-Gibran.

Kooperatif, kata Bedu, berpandangan Prabowo-Gibran memiliki komitmen kuat untuk memajukan industri kreatif di Indonesia.

"Kooperatif punya visi misi yang sama dengan Asta Cita Pak Prabowo dan Mas Gibran, salah satunya adalah mendukung ekonomi kreatif dan industri kreatif," ujar Bedu dalam keterangannya, Rabu.

Bedu mengatakan, ia dan seniman lain akan berkontribusi secara nyata dalam memberi dukungan. Dia berharap Prabowo-Gibran bisa menang Pilpres 2024.

Baca juga: Momen Anies, Prabowo, dan Ganjar Guyub Saat Turun dari Panggung Acara KPK

"Mudah-mudahan signifikan ya kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam kemenangan kontestasi politik pemilihan Presiden di tahun 2024 ini," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mahfudz Siddiq mengatakan pihaknya bersyukur karena mendapat dukungan dari beragam elemen masyarakat.

Lalu, Mahfudz menyinggung perihal kebijakan pemerintah mengenai batas tarif pajak hiburan "khusus" menjadi 40-75 persen.

Mahfudz menyebut TKN Prabowo-Gibran mengikuti reaksi dari para pelaku usaha di bidang ekonomi kreatif mengenai kebijakan tersebut.

"Ini menimbulkan reaksi yang sangat masif, kekecewaan. Saya kira kita terus terang belum mendengar itu ide resmi dari pemerintah," katanya.

"Kita juga akan mencari tahu apakah itu sesuatu yang sudah digodok oleh kementerian terkait, atau itu hanya satu lontaran ide dari menteri yang bersangkutan," sambung Mahfudz.

Baca juga: Prabowo Usul Pejabat Kemenhan yang Kelola Dana Besar Dapat Pangkat Bintang 3

Sementara itu, Mahfudz memastikan Prabowo dan Gibran akan memperhatikan isu tersebut.

Dia mengatakan, Prabowo dan Gibran akan berbincang dengan pihak terkait agar tidak menimbulkan keresahan kepada para pelaku ekonomi kreatif.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Bantah Diam-diam Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR Ungkit Menko Polhukam Saat Itu Minta Tak Disahkan sampai Pemilu

Bantah Diam-diam Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR Ungkit Menko Polhukam Saat Itu Minta Tak Disahkan sampai Pemilu

Nasional
PKS Komunikasi Intens dengan PKB Cari Tandingan Khofifah-Emil Dardak

PKS Komunikasi Intens dengan PKB Cari Tandingan Khofifah-Emil Dardak

Nasional
Gerindra Dukung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim dan Ahmad Dhani di Surabaya

Gerindra Dukung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim dan Ahmad Dhani di Surabaya

Nasional
Pertahanan Udara WWF ke-10, TNI Kerahkan Jet Tempur hingga Helikopter Medis

Pertahanan Udara WWF ke-10, TNI Kerahkan Jet Tempur hingga Helikopter Medis

Nasional
Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, termasuk Umrah, Bayar Kiai dan “Service Mercy”

Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, termasuk Umrah, Bayar Kiai dan “Service Mercy”

Nasional
Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Nasional
Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL saat Tak Ada Anggaran

Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL saat Tak Ada Anggaran

Nasional
Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Nasional
Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Nasional
Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Nasional
Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Nasional
Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Nasional
Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Nasional
Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com