Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Sebut 3 Capres Tak Akan Beradu Program pada Acara Paku Integritas

Kompas.com - 17/01/2024, 10:17 WIB
Irfan Kamil,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menyampaikan sejumlah persoalan pemberantasan korupsi kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) dalam acara Penguatan Antikorupsi Untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas).

Ketiga pasangan calon itu yakni paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar; nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka; serta nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango menjelaskan, acara yang digelar di Gedung Juang KPK, Rabu (17/1/2023) malam ini, bukanlah sebuah debat atau adu program pemberantasan korupsi antar paslon.

Baca juga: Anies Pastikan Akan Datang ke KPK untuk Acara Paku Integritas

Namun, dalam acara ini, Komisi Antirasuah itu akan menyampaikan berbagai masalah dan hambatan pemberantasan korupsi kepada para kandidat peserta pemilihan presiden (pilpres) 2024.

"Formatnya tidak dalam bentuk debat, kami pastikan itu tidak ada, juga bukan adu program," kata Nawawi dalam konferensi pers kinerja KPK 2023 dan Arah Kebijakan 2024 di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa (16/1/2024).

"Forum itu kita maksudkan lembaga ingin menyampaikan kepada para calon ini problem apa saja, hambatan apa saja yang kita temukan dalam upaya pemberantasan korupsi," ucapnya.


Nawawi menyampaikan, akan ada pemaparan hambatan-hambatan yang dialami dalam proses pemberantasan korupsi yang dijalani oleh KPK.

Misalnya, terkait tugas dan fungsi KPK dalam proses koordinasi dan supervisi perkara tindak pidana korupsi dengan aparat penegak hukum lain.

"Masih banyak sejumlah hambatan yang kita temui dalam pelaksanaan koordinasi dan supervisi penanganan perkara korupsi, itu yang kita angkat," ungkap Nawawi.

Baca juga: Anies Siap Beberkan Pernah Jadi Ketua Komite Etik KPK dalam Acara Paku Integritas

"Apakah ketika salah satu di antara mereka terpilih bisa kemudian masuk untuk menyelesaikan itu? untuk berada di belakang KPK menerobos sekat-sekat yang dihadapkan kepada komisi ini dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi?" ucapnya.

Mantan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ini menyampaikan, akan ada sekitar 10 persoalan yang dihadapi KPK akan disampaikan kepada capres dan cawapres.

"Dari kacamata lembaga, ini sejumlah hambatan-hambata itu, sejumlah persoalan itu lah kita hadapkan kepada mereka," jelas Nawawi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Nasional
Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Nasional
Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Nasional
Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Nasional
Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Nasional
Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Nasional
MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Nasional
Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Nasional
Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Nasional
Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Nasional
Disambangi Bima Arya, Golkar Tetap Condong ke Ridwan Kamil untuk Pilkada Jabar

Disambangi Bima Arya, Golkar Tetap Condong ke Ridwan Kamil untuk Pilkada Jabar

Nasional
Beri Pesan untuk Prabowo, Try Sutrisno: Jangan Sampai Tonjolkan Kejelekan di Muka Umum

Beri Pesan untuk Prabowo, Try Sutrisno: Jangan Sampai Tonjolkan Kejelekan di Muka Umum

Nasional
Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com