Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Videotron Kampanyenya Dihentikan, Anies Sebut Sikap Tak Siap Berdemokrasi

Kompas.com - 16/01/2024, 16:27 WIB
Singgih Wiryono,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

SORONG, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut pihak yang melarang penayangan videotron kampanyenya adalah pihak yang tak siap berdemokrasi.

Hal itu dia sampaikan saat kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (16/1/2024).

Anies mengatakan, demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda-beda.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, ia sering menemui orang yang datang dan menyatakan pilihan berbeda dalam Pemilu 2024.

"Ada yang mendatangi, bilang saya ingin milih calon yang lain, ya di hormati," ujarnya.

Baca juga: Videotron Anies di Jakarta Pusat Dihentikan, Pemprov DKI: Itu Ranah Swasta

Sebab itu, kata Anies, ketika ada yang memasang videotron tak seharusnya dihentikan penayangannya karena memuat materi kampanye paslon nomor urut 1.

Dia mengatakan, yang menghentikan penayangan videotron kampanye itu adalah sikap tak siap berdemokrasi.

"Ketika ada pasang videotron untuk pasangan nomor 1, ya dihormati. Itu kan bagian dari demokrasi, justru ujian komitmen demokrasi salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda, kalau tidak siap menghormati yang berbeda maka dia tidak siap berdemokrasi," ujar Anies.

Adapun penghentian penayangan videotron kampanye Anies tersebut viral di sosial media X/Twitter.

Penghentian tayangan videotron yang disebut berada di Bekasi dan Jakarta itu diunggah oleh akun @olpproject.

Baca juga: Iklan Videotron Anies Dihentikan, Timnas Amin: Tim Hukum Akan Menindaklanjuti

"Hello, this is Olppaemi Project

Senang sekali rasanya menerima apresiasi yg sangat positif terhadap project yang kami lakukan. Project ini tidak akan berjalan tanpa dukungan baik moral dan materi dari seluruh Humanies.

Sayangnya, kami harus mengabarkan bahwa LED Ads yang telah dijadwalkan tayang selama seminggu (15-21 Januari 2024) di Bekasi dan Jakarta tidak dapat lanjut tayang di lokasi tersebut karena suatu hal yang di luar kuasa kami.

Saat ini, kami sedang mengupayakan solusi terbaik dengan pihak-pihak terkait. Humanies tidak perlu khawatir dan mohon dukungannya untuk menyertai kami dalam memaksimalkan project serta memberikan update secara berkala.

Best regards, Olppaemi Project" tulis akun tersebut.

Baca juga: Bawaslu Selidiki Dugaan Pelanggaran Kampanye Pemilu Videotron di Pospol Semanggi

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com