Integrasikan Layanan Digital, 4 Menteri dan BSSN Kebut Digital ID sampai Government Cloud

KOMPAS.com – Pemerintah terus mempercepat langkah transformasi dan integrasi layanan digital sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi).

Koordinasi rinci terkait hal tersebut diselenggarakan pada Senin (15/1/2024), yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Kemaritiman) Luhut Binsar Pandjaitan.

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri (Wamen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian.

"Kami tadi bahas sangat detail, dipimpin oleh Pak Luhut, dengan fokus pada pembentukan GovTech, penguatan identitas kependudukan digital atau Digital ID, dan optimalisasi government cloud sebagai bagian dari ekosistem Pusat Data Nasional," ujar Anas dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin.

Baca juga: Jokowi Minta Menpan-RB Koordinasikan Transformasi Layanan Digital Pemerintah

“Ketiga hal tersebut menjadi fondasi untuk lompatan besar dalam layanan digital pemerintah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia berproses memiliki layanan digital terpadu yang tidak terpisah-pisah seperti sebelumnya,” sambungnya.

Anas mengatakan bahwa dukungan dari setiap instansi terkait akan membantu mempercepat kehadiran layanan digital pemerintah di Indonesia.

"Arahan Presiden Jokowi bahwa keterpaduan layanan digital pemerintah menjadi suatu keharusan dalam upaya meningkatkan layanan kepada masyarakat. Langkah ke depan yang perlu diambil adalah memastikan keselarasan dengan tata kelola yang sudah ada," tambahnya.

Keterpaduan layanan digital telah diperintahkan melalui penunjukan BUMN Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) sebagai unit GovTech Indonesia dengan nama INA Digital. Instruksi ini telah disahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023. GovTech tersebut akan membimbing keterpaduan layanan digital secara nasional.

Baca juga: Menpan-RB Azwar Anas Belajar dari Kartu Prakerja untuk Implementasikan GovTech

Anas optimistis bahwa dengan komitmen dan kerja keras kementerian/lembaga (K/L) terkait, keterpaduan layanan digital pemerintah akan segera tercapai pada 2024.

"Sehingga Indonesia akan memasuki era baru pelayanan publik yang terintegrasi, single sign on, efisien, efektif, berbasis kebutuhan masyarakat atau citizen centric dalam satu portal nasional terintegrasi, bukan lagi berorientasi pada pendekatan instansi seperti selama ini," imbuh mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu.

Koordinasi yang dipimpin oleh Menko Kemaritiman Luhut menyepakati bahwa pada 22 Januari 2024, semua detail teknis terkait penguatan Digital ID, transformasi Perum Peruri menjadi GovTech, dan government cloud telah terpetakan dan dapat segera dieksekusi.

"Pemetaan teknis dilakukan oleh K/L terkait, semua harus tuntas pada 22 Januari 2024, dan langsung digeber eksekusinya sesuai arahan Presiden Jokowi," ucap Anas.

Baca juga: Presiden Jokowi Kaget Jumlah Lulusan S2 dan S3 di Indonesia Sangat Rendah

Dorong Kementerian BUMN hingga Kemenkominfo

DOK. Humas Kemenpan-RB Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas saat menghadiri koordinasi transformasi dan integrasi layanan digital yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Kemaritiman) Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (15/1/2024).

Pada pertemuan tersebut, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mendorong Kementerian BUMN untuk segera melakukan transformasi Perum Peruri menjadi GovTech berkelas dunia.

Ia menyebutkan bahwa perlu dilakukan akselerasi dalam proses rekrutmen dan transformasi sumber daya manusia (SDM) digital.