Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Prabowo Klaim Lebih Unggul, Hasto: Unggul dalam Emosi

Kompas.com - 14/01/2024, 17:13 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menilai kubu capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hanya unggul dalam soal mempertontonkan emosi di hadapan masyarakat.

Tanggapan itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto merespons kubu Prabowo-Gibran yang mengeklaim sudah unggul dalam hal elektabilitas dari pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

"Ya pasangan 02 unggul dalam emosi, dalam menyampaikan kata-kata tak pantas, unggul di dalam melakukan intimidasi sampai habis debat pun harus dilaporkan ke Bawaslu," kata Hasto usai blusukan di rumah susun Tanah Tinggi, Senen, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari keterangan pers pada Minggu (14/1/2024).

Hasto juga menepis pernyataan yang menyebut soal komunikasi antara kubu Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud sebagai bentuk keunggulan Prabowo-Gibran.

Baca juga: Hasto Minta Kapolri Tanggapi Laporan Kader PDI-P Diintimidasi, Bukan Sampaikan Kontroversi

Selain itu, Hasto merasa bingung dengan tindakan sekelompok advokat yang menamakan diri sebagai Pendekar Hukum Pemilu Bersih yang melaporkan Anies dan Ganjar ke Bawaslu karena diangap menyerang Prabowo dalam debat ketiga Pilpres 2024.

Menurut Hasto, hal itu justru menunjukkan pihak Prabowo-Gibran tidak menghormati nilai-nilai demokrasi.

"Bagaimana debat harus dilaporkan ke Bawaslu? Itu pemaparan soal ide dan gagasan kok," ujar Hasto.

Baca juga: Capres 01 dan 03 Makin Mesra, Hasto Kristyanto: Kita Bangun Kemerdekaan karena Tertindas


Sebelumnya diberitakan, dalam beberapa kali kesempatan kampanye di hadapan pendukungnya, terutama selepas menjalani debat Pilpres 2024, Prabowo yang masih menjabat Menteri Pertahanan itu beberapa kali melontarkan pernyataan kontroversial.

Misalnya pernyataan Prabowo selepas debat perdana Pilpres 2024 pada 12 Desembar 2023.

Dalam debat itu capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat melontarkan pertanyaan tentang perasaan Prabowo yang bisa berpasangan dengan Gibran dengan landasan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat batas usia capres-cawapres yang kontroversial dan melanggar kode etik.

Apalagi pengambil keputusannya yakni Hakim Konstitusi Anwar Usman, yang juga merupakan paman Gibran sekaligus adik ipar Presiden Joko Widodo, dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat terkait keputusan itu.

Baca juga: Wakili Megawati, Hasto Ucapkan Dukacita ke Keluarga Korban Kekerasan yang Meninggal di Sleman

Prabowo kemudian, tanpa menyebut nama, memberikan tanggapan atas pertanyaan Anies dalam debat pertama Pilpres dalam sebuah forum internal Partai Gerindra. Peristiwa yang direkam itu kemudian beredar di media sosial.

"Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Etik, etik, etik. Ndasmu etik (etik kepalamu)," kata Prabowo dalam acara 'Konsolidasi Nasional Partai Gerindra' di JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara, Jumat (15/12/2023), seperti dalam video viral tersebut.

Kemudian pekan ini Prabowo kembali menyampaikan pernyataan kontroversial selepas debat ketiga Pilpres.

Kata-kata "goblok" dan "tolol" meluncur dari lisan Prabowo saat berkampanye di Pekanbaru, Riau, pada Selasa (9/1/2024).

Baca juga: Hasto Akui Kubu Ganjar-Mahfud Mulai Jalin Komunikasi dengan Tim Anies-Muhaimin

"Saudara-saudara ada pula yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini, dia pinter atau goblok, sih?" ujar Prabowo.

Prabowo juga menilai soal kepemilikan tanah seharusnya tidak perlu dijadikan bahan argumentasi dalam debat capres.

"Enggak usah di bawa-bawa debat, lah. Anda hanya memperlihatkan ketololan Anda," ucap Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com