Pengamat: Ekspresi Keras Megawati Cermin “Banteng Ketaton”, Siap Mengamuk ke yang Melukai

JAKARTA, KOMPAS.com - Pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 PDI-P, Rabu (10/1/2024) dinilai kelabu dan tegang. Berbeda dari biasanya, pada pidato kali ini, Megawati banyak berkeluh kesah tentang jalannya kekuasaan dan penyelenggaraan pemilu.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam, materi pidato Megawati menunjukkan bahwa partai banteng tengah merasa terluka.

“Ekspresi keras Megawati itu mengindikasikan ‘banteng ketaton’ atau ‘banteng yang terluka’, yang siap mengamuk kepada pihak yang melukainya,” kata Umam kepada Kompas.com, Kamis (11/1/2024).

Dalam pidatonya, Megawati menyebut bahwa hukum saat ini dipermainkan. Mega juga menyentil pemerintah yang menurutnya kini semuanya sendiri.

Presiden kelima RI itu juga mengungkit soal kaderisasi partai politik (parpol) dan peran partai sebagai penentu calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

“Mega juga mencoba memukul perilaku kekuasaan saat ini dengan menggunakan ekspresi keras ‘no, no, no!’ yang ia ulang tiga kali,” ujar Umam.

Baca juga: Megawati Sebut Ganjar-Mahfud Penuhi 3 Syarat Jadi Pemimpin, Apa Saja?

Bahkan, dalam pidatonya, Megawati kembali menyinggung soal praktik kekuasaan yang mirip dengan era Orde Baru. Ia bicara mengenai asas pemilu luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil), politik pecah belah, hingga intimidasi oleh TNI dan Polri.

Meski tak spesifik menyebut nama Presiden Joko Widodo, Umam yakin sentilan-sentilan Megawati itu dialamatkan untuk Kepala Negara.

“Mega jelas sedang menyinggung Jokowi yang telah menggunakan kekuasaan untuk mengutak-atik, cawe-cawe, hingga melemahkan kedaulatan partai-partai politik,” kata Umam.

Atas kritik Megawati itu, lanjut Umam, PDI-P seakan sedang memainkan peran sebagai oposisi pemerintah.

“Uniknya, meskipun Megawati protes keras terhadap praktik kekuasaan saat ini, Megawati tetap memilih untuk mengambil sikap aman dan tidak bersikap tegas,” kata Umam.

“Misalnya dengan keluar dari pemerintahan Jokowi, menarik semua kader PDI-P dari semua pos menteri, hingga bahkan memecat Jokowi dari PDI-P itu sendiri,” tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Sebagaimana diketahui, dalam pidatonya di HUT ke-51 PDI-P yang digelar di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024), Megawati menyampaikan sejumlah kritik.

Megawati menyinggung hukum dan kekuasaan saat ini yang menurutnya tidak berjalan baik. Ia tidak ingin hal ini terus menerus terjadi.

"Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja, no, no, and no!” kata Megawati.