KOMPAS.com (10/1/2024) mewartakan, tiga komunikasi verbal dari para petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) kepada Presiden Jokowi di sela-sela HUT ke-51 PDI-P.
Pertama, dengan kadar komunikasi relatif sedang, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam perayaan partai sebagai, "Ketika ada yang meninggalkan itu bagian dari suatu tanggung jawab yang nanti rakyat akan menilai."
Menurut dia, rakyat akan mencatat dan rakyat akan melihat. Di sisi lain, PDI-P adalah partai yang mengutamakan loyalitas, merupakan partai politik dengan kesetiaan tinggi.
"Kami menyiapkan pemimpin dengan tulus hati," ucapnya.
Dalam waktu bersamaan, Hasto juga memuji kehadiran Wapres Ma'ruf Amin yang selain eksis di lokasi, juga berpose salam metal.
Kedua, dengan kadar komunikasi ringan, Capres yang juga Kader PDI-P, Ganjar Pranowo, menyebut sampai saat ini belum melihat Jokowi menyatakan keluar dari partai, sehingga berharap mau hadir di hari jadi partai banteng itu.
"Kalau masih anggota biasanya juga kepengin datang begitu," katanya.
Ketiga, dengan kadar sedang ke berat, sudah pasti dari Ketua Umum sekaligus ikon partai, Megawati Soekarnoputri.
Sedikitnya ada lima corak konten yang disampaikan, yakni sindiran bahwa kekuasan itu tidak langgeng dan arah pemilu yang tidak baik karena menjadi alat elite kekuasaan yang melanggengkan kekuasaan sehingga meresehkan rakyat.
Kemudian, hukum dan kekuasan dipermainkan sesukanya, termasuk di dalamnya menyiksa rakyat dalam kasus relawan Ganjar di Boyolali, sehingga Megawati sampaikan ekpresi penolakan, "No, No, No."
Sama dengan Sekjen dan Ganjar, Megawati juga menyindir dalam bentuk mengapresiasi menteri-menteri Presiden Jokowi yang justru ingin diundang.
Momentum ini tidak berdiri sendiri. Masih ingat dengan pernyataan Megawati sebelumnya yang menyindir penguasa berlaku seperti Era Orde Baru.
Baik pas hari jadi ini, dan atau sebelumnya, semua pernyataan tak sebutkan nama. Tetapi, tersirat dan tersurat, baik dari facial expression, gesture, apalagi intonasi, mengarah pada sosok Presiden Jokowi.
Siapa lagi memangnya pemegang tampuk kekuasaan tertinggi di negara ini kalau bukan RI 1? Yang saat peringatan ulang tahun kemarin, secara faktual memang kunjungan resmi kenegaraan ke Filipina.
Namun, jika melihat momentumnya, tak ada isu benar-benar genting dan mendesak karena pembahasan seputar revisi Perjanjian Patroli Perbatasan, akses pasar untuk produk kopi Indonesia, dan sejenisnya.