Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Muhammad Sufyan Abd
Dosen

Dosen Digital Public Relations Telkom University, Lulusan Doktoral Agama dan Media UIN SGD Bandung. Aktivis sosial di IPHI Jabar, Pemuda ICMI Jabar, MUI Kota Bandung, Yayasan Roda Amal & Komunitas Kibar'99 Smansa Cianjur. Penulis dan editor lebih dari 10 buku, terutama profil & knowledge management dari instansi. Selain itu, konsultan public relations spesialis pemerintahan dan PR Writing. Bisa dihubungi di sufyandigitalpr@gmail.com

Sejauh Mana Kemarahan Megawati dan PDI-P ke Jokowi?

Kompas.com - 11/01/2024, 08:26 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Singkatnya, isu-isu Indonesia-Filipina ini, jika hubungan Megawati dan Jokowi masih mesra seperti sebelumnya, sudah pasti Jokowi pilih hadir di partai yang selalu mengusung dirinya, anaknya, dan menantunya di pemilihan umum.

Sejauh mana kemarahannya?

Jika melihat bagaimana perilaku komunikasi Megawati selama ini, terutama terkait pesan komunikasi yang ingin disampaikan, kita perhatikan bahwa isu penting akan selalu disampaikan di forum resmi kepartaian.

Megawati cenderung diam dan bungkam jika ditanya wartawan di luar forum resmi tersebut (doorstop).

Hal ini menandakan dari sisi public relations, Megawati sesungguhnya bukan tipikal introvert leader. Akan tetapi, adalah sosok yang benar-benar memilih dan memilih momen yang pas dalam mengekpresikan perasaannya akan masalah.

Terbukti, dua kali kritikan pada sosok Jokowi hanya muncul di acara resmi PDI-P, itupun tidak ada forum lanjutan tanya jawab narasumber dan jurnalis seperti mayoritas terjadi di semua partai.

Megawati tahu bahwa dirinya harus mengartikulasikan kegelisahan kader dan simpatisan partai, yang merasa ditinggal Jokowi.

Padahal, seperti dikatakan Sekjen Hasto, kelelahan kader memperjuangkan kemenangan Jokowi, anak, dan menantunya, masih terasa sampai sekarang.

Jadi, jika merujuk fungsi humas untuk kohesi intern, maka hal itu sudah dilakukan walau fungsi eksternal public relations tidak sepenuhnya dilakukan ketua partai terlama di Tanah Air itu.

Menjadi menarik, untuk melihat pola komunikasi general, yang akan dilakukan Megawati khususnya dan PDI-P umumnya.

Melihat ke belakang, saat mereka dua kali dikalahkan SBY pada Pilpres 2004 dan 2009, tak sekalipun tampak arah angin oposan mereka tergiur pemerintahan petahana.

Hal berbeda dengan Gerindra dan PAN yang merapat kekuasaan pada pemerintahan Jokowi.

Sekira Ganjar-Mahfud dan PDI-P menang Pemilu 2024 nanti, sekali lagi dengan merajuk kukuhnya ideologi seorang Megawati, kiranya takkan ada ruang bagi afilisasi kekuatan politik Jokowi seperti PSI.

Apalagi jika kekalahan mendera, maka besar kemungkinan jalur oposan kembali teguh ditancapkan.

Pun demikian, sisi skeptisme tetap kita pegang, yakni sebesar apapun, mereka tetap zoon politicon, makhluk-makhluk politik: Yang tak bisa dimakan hanya kepala-nya sendiri.

Akhir kata, menjadi menarik melihat press conference PDI-P ke depan pasca-Pilpres, yang kemungkinan besar dipimpin Puan Maharani dan Hasto Kristiyanto; Akankah mereka bersikukuh dengan konsistensi pesan-pesan komunikasi Megawati selama ini atau menjadi politisi kebanyakan dengan mengubah sikapnya sedrastis itu kelak?

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RHL – Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

RHL – Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

Nasional
Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

Nasional
Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Nasional
Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Nasional
SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com