Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tugasi Luhut Koordinasikan Kerja Menpan-RB sampai Menkominfo untuk Percepat Transformasi Digital

Kompas.com - 09/01/2024, 21:24 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tugas pada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengkoordinasikan kinerja sejumlah menteri berkaitan dengan transformasi digital.

Tugas tersebut diungkapkan Presiden Jokowi saat sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/1/2024).

"Semuanya nanti dikoordinir oleh Menko Marves," ujar Jokowi.

Kepala Negara kemudian memberikan penjelasan spesifik mengenai tugas para menteri yang dikoordinir oleh Luhut tersebut.

Pertama, Jokowi meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas untuk mempercepat penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE).

Baca juga: Komentar Jokowi soal Debat Capres Dinilai Tidak Tepat dan Kurang Etis

Menurut Presiden, salah satunya dengan menggabungkan semua portal pemerintah ke dalam satu portal nasional.

Namun, portal yang terintegrasi itu harus tetap diperkuat dari sisi keamanan digital.

Kemudian, Jokowi meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendukung percepatan transformasi digital melalu Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).

"Saya minta Menteri BUMN juga ikut mendukung percepatan transformasi lewat perum Peruri yang menjadi govtech nasional kita," kata Jokowi.

Baca juga: Momen Jokowi Pakai Dasi Warna-warni, Menteri Bahlil: Enggak Ada Kuningnya

Selanjutnya, Kepala Negara meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mempercepat penerapan identitas digital.

Menurut Jokowi, paling lambat pada enam bulan mendatang penerapan kartu identitas digital untuk masyarakat harus susah tuntas.

"Dan juga Menkominfo segera transformasi kebijakan government cloud untuk mempercepat peningkatan pelayanan digital kita," ujar Jokowi.

Baca juga: Akan Bertemu Presiden Marcos Jr, Jokowi Bakal Bahas soal Laut China Selatan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com