Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin: Presiden Punya Hak Menilai Debat, tapi Jangan Berpihak

Kompas.com - 09/01/2024, 09:12 WIB
Irfan Kamil,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

LAMPUNG, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar berpandangan, sah-sah saja seorang presiden ikut menilai debat calon presiden (capres) yang digelar pada Minggu (7/1/2024) lalu.

Hal ini disampaikan pria yang karib disapa Cak Imin itu merespons pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang meminta format debat pemilihan presiden (pilpres) diubah lebih baik lagi ke depannya.

Menurut Kepala Negara, tidak masalah antar pasangan calon (paslon) saling serang, asalkan menyoal kebijakan, visi dan misi.

Namun, Cak Imin mewanti-wanti agar permintaan presiden untuk perbaikan format debat tidak dilakukan lantaran mendukung salah satu kandidat capres tertentu.

“Presiden punya hak untuk menilai tapi hati-hati jangan sampai kejebak dalam keberpihakan,” kata Cak Imin saat ditemui usai menghadiri acara sholawat kebangsaan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Hamid Cintamulya, Kabupaten Lampung Selatan, Senin (8/1/2024) malam.

Baca juga: Jokowi Sebut Debat Capres Serang Personal, Anies: Kok Presiden Komentar Soal Debat Ya?

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun berpandangan, tidak ada yang perlu dilakukan perbaikan secara khusus dari debat yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut dia, kalaupun diperlukan evaluasi hanya terkait dengan waktu berbicara para kandidat. Sehingga penyampaian gagasan tidak terputus di tengah jalan.

“Enggak ada sih (evaluasi), ya namanya debat ya seperti itu, apanya yang mau dievaluasi, kalau mau evaluasi, debat tanpa waktu,” kata Cak Imin.

Wacana perbaikan format debat disampaikan Kepala Negara dalam keterangan pers di Serang, Banten, Senin (8/1/2024).

Baca juga: Mencermati Politik Jalan Tengah Ganjar Pranowo pada Debat Capres

 

Menurut Presiden, sebaiknya debat antar capres tidak perlu saling jatuh menjatuhkan secara personal.

"Debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga (berlangsung) hidup. Saling menyerang enggak apa-apa tapi (soal) kebijakan, policy, visinya yang diserang," ujar Jokowi.

"Bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal saya kira enggak perlu. Enggak, enggak baik, tidak mengedukasi," tegasnya.

Baca juga: Jokowi Minta Debat Tak Banyak Serang Personal, Andi Widjajanto: Contohnya Serangan Prabowo ke Anies

Presiden menilai, debat Minggu lalu kurang menampilkan substansi dan visi para capres. Presiden pun menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut.

"Yang pertama, saya memang melihat, substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya enggak apa-apa, asal (itu soal) kebijakan. Asal policy. Asal visi ya enggak apa-apa," jelas Jokowi.

"Tapi kalau yang sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam, mengenai apa hubungan internasional, mengenai geopolitik, dan lain-lain saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton," tuturnya.

Sehingga menurut Presiden, kemungkinan ada banyak orang kecewa dengan jalannya debat pada Minggu malam.

Adapun debat ketiga Pilpres 2023 pada Minggu malam digelar di Istora Senayan, Jakarta dengan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com