Soroti Standar Ganda Negara Maju untuk Palestina, Menlu: Ke Mana Kuliah Mereka tentang HAM?

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyoroti standar ganda (double standard) sejumlah negara di dunia terhadap masalah di Jalur Gaza, Palestina, utamanya oleh negara-negara maju di belahan bumi utara (The Global North).

Ia menyampaikan, sejumlah negara The Global North mendadak diam menyaksikan pelanggaran kemanusiaan yang terjadi di sana.

Padahal, masalah hak asasi manusia (HAM) kerap disuarakan oleh negara-negara maju.

"Ke mana semua kuliah yang sering mereka berikan mengenai HAM?" kata Retno dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri di Bandung, Senin (8/1/2024).

Baca juga: Bantah Hanya Jadi Penonton, Menlu: Indonesia Pemain Utama di Kawasan dan Global

Retno menuturkan, Palestina memiliki hak yang sama dengan semua bangsa. Nilai Palestina tidak lebih rendah dibandingkan bangsa lain.

"Bukankah bangsa Palestina memiliki hak yang sama dengan kita semua? Kenapa seakan nilai bangsa Palestina lebih rendah dari kita?" kata Retno.

Lebih lanjut, Retno mengatakan, Indonesia akan terus berjuang untuk Palestina.

Hal ini mengingat tahun 2023 merupakan tahun yang sangat buruk bagi bangsa Palestina. Tercatat, lebih dari 21.000 orang kehilangan nyawanya di Gaza akibat kekejaman Israel.

Sebanyak 70 persen di antaranya adalah anak-anak dan perempuan.

Berbagai fasilitas publik pun dihancurkan dan tidak dapat berfungsi, termasuk Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara yang pembangunannya merupakan kontribusi rakyat Indonesia.

Di sisi lain, Dewan Keamanan PBB tidak mampu menghentikan genosida yang berlangsung di sana.

"Indonesia terus konsisten dan berada di garis depan bersama dengan bangsa Palestina memperjuangkan hak-hak mereka," ujar Retno.

Baca juga: Debat Ketiga Pilpres, 3 Capres Singgung Kondisi Palestina dalam Visi-Misi

Adapun salah satu dukungannya adalah mendirikan Konsul Kehormatan Indonesia di Ramallah pada tahun 2016.

Kemudian, pada 19 Februari 2024 mendatang, Retno mewakili pemerintah Indonesia akan menyampaikan pernyataan lisan untuk mendukung Mahkamah Internasional memberikan Advisory Opinion yang memperkuat posisi hukum Palestina.

"Intinya, PBB tidak boleh melupakan perjuangan Bangsa Palestina, baik secara politik maupun hukum internasional," ucap Retno.