Rafael Alun dan Jaksa KPK Pikir-pikir soal Vonis 14 Tahun Penjara

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Rafael Alun Trisambodo sama-sama menyatakan pikir-pikir atas hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Rafael merupakan eks Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta Selatan yang didakwa menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ia divonis 14 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan serta uang pengganti Rp 10.079.095.519.

Baca juga: Hal Meringankan dari Vonis Rafael Alun: Jadi PNS 30 Tahun Lebih

Setelah membacakan vonis, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Suparman Nyompa kemudian bertanya kepada Rafael dan Jaksa KPK mengenai sikap mereka atas putusan tersebut.

“Masing-masing memiliki hak untuk menentukan sikap apakah menerima putusan ini atau akan menyatakan pikir-pikir dalam waktu satu minggu atau menyatakan banding, atau perlawanan dengan banding, atau menyatakan menerima putusan ini,” kata Suparman di ruang sidang, Senin (8/1/2024).

“Itu adalah hak saudara sama juga penuntut umum,” lanjut Suparman.

Ketua Majelis Hakim tersebut kemudian mempersilakan Rafael untuk berkonsultasi dengan kuasa hukumnya.

Rafael pun beranjak dari kursi terdakwa dan mendatangi meja pengacara. Ia tampak menyorongkan telinganya ke pengacara dan mendengarkan nasihat hukum.

Beberapa waktu kemudian, Rafael menyatakan pikir-pikir atas putusan majelis hakim.

“Pikir-pikir Yang Mulia,” kata Rafael.

Hal yang sama juga disampaikan Jaksa KPK. Mereka mengatakan pikir-pikir atas putusan 14 tahun penjara dan uang pengganti Rp 10 miliar.

Sementara, mereka menuntut Rafael dihukum membayar uang pengganti Rp 18,9 miliar.

Majelis hakim kemudian menimpali dan menyatakan bahwa putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap.

Baca juga: Rafael Alun Divonis 14 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

“Sama-sama menyatakan pikir-pikir berarti putusan ini belum mempunyai hukum yang tetap,” ujar Suparman.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menilai Rafael terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tiga dakwaan Jaksa KPK.