Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Anies Pakai Taktik Jokowi Soroti Kepemilikan Lahan Prabowo...

Kompas.com - 08/01/2024, 09:53 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu momen yang menjadi sorotan dalam debat ketiga pemilihan presiden (Pilpres) 2024 pada Minggu (7/1/2024) malam adalah adu argumen antara calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai kepemilikan lahan.

Anies menyatakan lebih dari setengah prajurit TNI saat ini tidak memiliki rumah dinas.

Dia kemudian membandingkan dengan kepemilikan lahan Prabowo, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan, yakni seluas 340.000 hektare.

Anies mengatakan, ketimpangan antara kekayaan Prabowo dengan kesejahteraan prajurit ini bukan persoalan yang seharusnya ditutup-tutupi karena merupakan fakta.

Baca juga: Anies Sebut Prabowo Punya Lahan 340.000 Hektare Saat Debat Capres, Berikut Ini Faktanya

"Tidak ada yang perlu dirahasiakan, Bapak Presiden menyampaikan Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektare sementara TNI kita, prajurit kita lebih dari separuh tidak punya rumah dinas," kata Anies.

"Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya, punya, menurut Pak Jokowi, lebih dari 340 hektare tanah di republik ini. Ini harus diubah. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. itu kekurangan yang harus kita perbaiki," ucap Anies.

Ia kemudian mengkritik pernyataan Prabowo yang berjanji meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI.

Ia mempertanyakan apa saja yang telah dilakukan Prabowo selama empat tahun menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menahan).

Baca juga: Anies: Lahan Prabowo 340.000 Hektar, tetapi Separuh Prajurit TNI Tak Punya Rumah Dinas

"Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun hampir lima tahun, bukan calon Menhan. Jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan bukan mengatakan apa yang akan dilakukan," ucap Anies.

Anies mengatakan, jika dirinya terpilih sebagai presiden 2024, pihaknya akan menaikkan gaji prajurit TNI setiap tahun dan membangun rumah dinas bagi prajurit TNI.

Dengan demikian, kata Anies, prajurit TNI tidak perlu menyewa kamar kos atau mengontrak rumah dan bisa bertugas dengan tenang.

"Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal tapi tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas itu tidak benar, itu harus dikoreksi," tutur Anies.

Moderator lantas sempat menanyakan pada Anies bagaimana mendapatkan akses dan pengembangan teknologi untuk memperkuat pertahanan Indonesia.

Baca juga: Ketika Prabowo dan Anies Sempat Berdebat soal Data Kepemilikan Lahan Prabowo...


Akan tetapi, Anies tak langsung menjawab pertanyaan itu, tapi mengklarifikasi data yang disampaikan soal kepemilikan lahan Prabowo.

“Terima kasih, sebelum saya menjawab pertanyaan itu saya mengklarifikasi data yang meleset, maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil, bukan 320 hektare, tapi 340.000 hektare. saya klarifikasi,” ujar Anies.

Halaman:


Terkini Lainnya

Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Nasional
Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com